Jokowi: Menkes Sudah Punya Jurus Atasi Defisit BPJS Kesehatan

UANG | 6 Desember 2019 11:53 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pemerintah sudah memiliki jurus untuk mengatasi masalah defisit BPJS Kesehatan. Meski begitu, dia meminta agar formula baru itu ditanyakan langsung kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

"Sudah empat tahun ini belum ketemu jawabannya. Tapi sekarang Menkes sudah menyampaikan di ratas (rapat terbatas) kemarin tahun depan jurusnya sudah ketemu. Nanti tanyakan ke Menkes," kata Jokowi usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilegon Provinsi Banten, Jumat (6/12).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa di RSUD Cilegon terdapat peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan jumlahnya mencapai 80 persen. Sementara itu, sisanya adalah peserta mandiri.

"Memang sama seperti rumah sakit lain ya saya kira 70-80 persen itu PBI yang gratis. Sisanya 20 persen memakai yang mandiri, bayar sendiri," ucapnya.

Selain RSUD Cilegon, Jokowi sebelumnya juga melakukan sidak RSUD Abdul Moeloek Bandar Lampung dan RSUD Ahmad Sopyan Subang. Menurut dia, pelayanan di tiga rumah sakit tersebut berbeda-beda.

"Ada yang rumah sakitnya sudah bagus. Ada yang masih dalam proses pembenahan. Saya kira ini memerlukan proses di masing-masing rumah sakit. Tetapi Intinya kalau keluhan pelayanan di tiga rumah sakit tidak melihat," jelas Jokowi.

Mantan Walikota Solo itu pun meminta agar pemerintah daerah, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi membenahi fasilitas rumah sakit. Sebab, kepemilikan RSUD hampir semuanya dimiliki oleh pemda dan pemprov.

"Misalnya meskipun di kelas tiga tetapi pembatas masih ada. Pembatas antar pasien. Entah pake korden. Masih banyak rumah sakit kita yang fasilitasnya belum diperbaiki," tandasnya.

1 dari 1 halaman

Bantuan Pemerintah

Jokowi menyebut bahwa pemerintah sudah mengeluarkan Rp115 triliun untuk membantu peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga 2018. Dengan demikian, dia meminta tata kelola di BPJS terus dibenahi dan diperbaiki.

"Perlu juga saya sampaikan hingga 2018 pemerintah sudah mengeluarkan dana kurang lebih Rp115 triliun, belum lagi iuran yang disubsidi pemerintah daerah ada 37 juta (jiwa) dan anggota TNI/Polri 17 juta (jiwa), artinya yang sudah disubsidi pemerintah sekitar 150 juta jiwa," kata dia di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis.

Berdasarkan laporan terakhir yang dia terima, jumlah anggota Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat sudah mencapai 222 juta dari tadinya 133 juta pada 2014. "Dari jumlah keseluruhan itu, 96 juta adalah masyarakat yang tidak mampu yang digratiskan pemerintah, yang iurannya dibantu," tambah Presiden.

Jokowi pun meminta agar orientasi kerja di bidang kesehatan bukan lagi hanya mengobati yang sakit tapi menekankan pada pencegahan dan promotif.

"Karena itu saya minta Menteri Kesehatan untuk melakukan langkah-langkah pembaharuan yang inovatif dan mengedukasi masyarakat untuk hidup sehat. Ini harus menjadi gerakan yang melibatkan semua pihak baik di sekolah maupun masyarakat pada umumnya," kata dia.

Reporter: Lizsa Egeham

Sumber: Liputan6.com (mdk/azz)

Baca juga:
Korupsi Dana BPJS, Mantan Pejabat RSUD di Bandung Barat dan Anak Buah Dipenjara
Terobosan-terobosan Menteri Kesehatan Terawan
Jokowi Sidak Pelayanan BPJS di RSUD Subang
Tagihan Operasi Jantung Capai Rp10,5 T, Layanan BPJS Kesehatan Bakal Dievaluasi
Negara Sudah Habiskan Rp115 Triliun untuK BPJS Kesehatan, tapi Masih Defisit
Dampak Iuran Naik, 2.500 Peserta BPJS Kesehatan Turun Kelas

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.