Jokowi Soal Uni Eropa Gugat RI Terkait Ekspor Nikel: Siapkan Lawyer Terbaik

UANG | 12 Desember 2019 12:31 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan siap menghadapi gugatan Uni Eropa soal pelarangan ekspor biji nikel. Dia meminta jajarannya untuk menyiapkan pengacara terbaik agar dapat memenangkan gugatan tersebut.

"Tidak perlu ragu. Pak, ini digugat Eropa, ya hadapi. Siapkan lawyer terbaik sehingga bisa menangkan gugatan itu. Jangan digugat kita keok karena tak serius hadirkan lawyer yang terbaik yang kita punyai," kata Jokowi di Pabrik Isuzu Plant Kawasan Industri Suryacipta Karawang Jawa Barat, Kamis (12/11).

Menurut dia, pemerintah sudah mulai hilirisasi dan industrialisasi bahan-bahan mentah Sumber Daya Alam yang dimiliki. Untuk itu, pemerintah memutuskan untuk menghentikan ekspor biji nikel per 2020.

Namun, Uni Eropa justru menggugat larangan ekspor tersebut ke World Trade Organization (WTO). Jokowi pun menegaskan pemerintah tak akan gentar menghadapi gugatan Uni Eropa.

"Kalau sudah digugat tidak apa-apa, jangan digugat terus grogi, enggak. Kita hadapi, karena memang kita ingin bahan mentah ini ada added valuenya," jelasnya.

Menurut dia, industrialisasi dan hilirisasi akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Untuk kepentingan nasional, Jokowi menyatakan akan menghadapi apapun yang diprotes oleh negara lain.

"Biasa dalam hidup dan bernegara pun sama. Digugat ya hadapi. Terpenting jangan berbelok. Baru digugat saja mundur. Apaan, kalau saya enggak. Digugat tambah semangat. Tapi ya jangan kalah. Semangat tinggi digugat kalah," sambung Jokowi.

1 dari 2 halaman

Uni Eropa Laporkan ke WTO

Uni Eropa pada Jumat (22/11) resmi mengajukan keluhan kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) perihal pembatasan Indonesia pada ekspor nikel, bijih besi, dan kromium yang digunakan sebagai bahan baku industri baja nirkarat (stainless steel) Eropa.

Dikutip dari US News pada Rabu (27/11), UE menuduh bahwa pembatasan itu dirancang Indonesia untuk menguntungkan industri peleburan dan baja nirkarat sendiri.

Komisi Eropa, yang mengoordinasikan kebijakan perdagangan di Uni Eropa mengatakan, tidak adil bahwa akses produsen UE terhadap komoditas tersebut menjadi dibatasi.

Keluhan Komisi mengatakan langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari rencana untuk mengembangkan industri baja nirkarat Indonesia. Negara ini adalah penambang bijih nikel terbesar di dunia dan akan melarang ekspor selama dua tahun mulai tahun 2020.

Namun China, produsen baja nirkarat terbesar di dunia, telah menimbun bijih nikel menjelang larangan pengiriman dari Indonesia.

Komisaris Perdagangan Uni Eropa Cecilia Malmstrom mengatakan langkah-langkah Indonesia memicu beban lebih lanjut di sektor baja UE yang sudah berjuang menghadapi risiko. "Terlepas dari upaya bersama kami, Indonesia telah mempertahankan langkah-langkah dan bahkan mengumumkan larangan ekspor baru untuk Januari 2020," katanya dalam sebuah pernyataan.

UE juga menentang skema yang membebaskan produsen Indonesia dari bea impor tertentu untuk meningkatkan atau membangun pabrik baru, selama mesin dan peralatan lokal membuat 30 persen konten. UE melihat ini sebagai subsidi ilegal.

2 dari 2 halaman

Proses Gugatan

Proses di WTO dimulai dengan periode 60 hari untuk konsultasi antara para pihak untuk menyelesaikan perselisihan. Pihak pengadu kemudian dapat meminta panel tiga orang untuk memberikan putusan. Putusan itu biasanya akan rampung setidaknya satu tahun lagi.

Indonesia telah menjadi eksportir baja nirkarat terbesar kedua dan pangsa pasar Uni Eropa meningkat dari hampir nol pada 2017 menjadi 18 persen pada kuartal kedua tahun ini, kata asosiasi baja Eropa, Eurofer.

Namun Eurofer menambahkan, metode pembuatan yang digunakan di Indonesia menghasilkan karbon dioksida hingga tujuh kali lebih banyak daripada proses yang digunakan di Eropa.

Reporter: Lizsa Egeham

Sumber: Liputan6.com (mdk/azz)

Baca juga:
Genjot Produksi Kendaraan Listrik, Pemerintah Diminta Serius Beri Kemudahan Investasi
Jokowi Optimis Hilirisasi Nikel Mampu Tekan Defisit Transaksi Berjalan
Pembangunan Pengolahan Limbah Nikel Ditargetkan Rampung Akhir Tahun Ini
Ombudsman Bilang Pelarangan Ekspor Nikel di 2020 Timbulkan Ketidakpastian Hukum
Soal Kebijakan Pelarangan Ekspor Nikel, Ombudsman Endus Potensi Praktik Korupsi
Ekspor Bijih Nikel Dilarang 2020, Penjualan Oktober Meningkat 300 Persen

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.