Karena Data, Komisi IX DPR Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Karena Data, Komisi IX DPR Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
UANG | 18 Februari 2020 12:51 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Nihayatul Wafiroh, meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bantuan Iuran (PBI). Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja gabungan antara Komisi II, VIII, IX dan XI dengan pemerintah serta BPJS Kesehatan.

"Kami komisi IX berpegang teguh untuk membatalkan kenaikan PBPU dan PBI," katanya di Ruang Rapat Pansus B, DPR RI, Jakarta, Selasa (18/2).

Dia mengemukakan salah satu alasan harus dibatalkannya kenaikan iuran BPJS kesehatan tersebut dikarenakan pembersihan (cleansing)data belum selesai. Sehingga, sangat tidak tepat jika pemerintah menaikan iuran sementara proses pembersihannya belum beres.

"Sebelum ada pembersihan data, Kemensos cleansing data belum selesai. Kami komisi IX berpegang teguh untuk membatalkan (kenaikan iuran BPJS Kesehatan)," tandas dia.

Baca Selanjutnya: Daftar Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan...

Halaman

(mdk/bim)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami