Kasus OTT resahkan konsumen akan keberlanjutan proyek Meikarta

UANG | 19 Oktober 2018 15:23 Reporter : Harwanto Bimo Pratomo

Merdeka.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak manajemen Meikarta memberi kejelasan keberlanjutan proyek. Berdasar data Bidang Pengaduan YLKI pada 2018, pengaduan masalah properti menduduki paling tinggi, dan 43 persen dari pengaduan properti tersebut melibatkan konsumen Meikarta (11 kasus).

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, mengungkapkan mayoritas pengaduan Meikarta adalah masalah uang muka (downpayment) yang tidak bisa ditarik lagi. "Padahal diiklannya mengatakan refundable. Plus masalah model properti yang dipesan tidak ada, padahal iklannya menyebutkan adanya model tersebut," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (19/10).

YLKI memperingatkan agar masyarakat tidak melakukan transaksi apapun terlebih dulu kepada proyek Meikarta. "Dengan adanya kasus OTT ini, YLKI kembali menegaskan agar masyarakat berhati-hati untuk rencana transaksi pembelian dengan Meikarta, daripada nantinya timbul masalah," tuturnya.

Tulus menambahkan, jika sampai proyek Meikarta disetop akibat perizinan yang belum/tidak beres atau masalah lain, maka negara harus hadir menjamin hak-hak keperdataan konsumen yang sudah terlanjur melakukan transaksi pembelian. Sebab, bagaimanapun hal ini merupakan tanggungjawab negara, dan merupakan kegagalan negara dalam melakukan pengawasan.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini dan pihak swasta. Yaitu Billy Sindoro, direktur operasional Lippo Group, Taryudi, Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan grup Lippo dan Henry Jasmen pegawai grup Lippo.

Lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings percaya PT Lippo Karawaci memiliki penyangga likuiditas yang tipis. S&P menilai dampak kasus dugaan suap terhadap kemajuan dan arus kas proyek pengembangan properti terbesar perusahaan yaitu Meikarta dapat beri tekanan lebih lanjut bagi likuiditasnya.

Perkembangan terakhir dapat pengaruhi konstruksi Meikarta dan kepercayaan pelanggan, pengaruhi penjualan properti dan penerimaan kas. "Lippo mungkin perlu menyuntik modal jika proyek tidak mampu didanai sendiri secara mandiri dan membutuhkan lebih banyak modal," seperti dikutip dari laporan S&P.

Baca juga:
Menteri Sofyan soal kasus Meikarta: Karena izinnya lama makanya cari jalan pintas
KPK buka peluang periksa CEO Lippo Group James Riady di kasus Meikarta
KPK protes klaim Denny Indrayana soal kelanjutan proyek Meikarta
Geledah 12 lokasi, KPK sita dokumen perencanaan proyek Meikarta
Dari 53 tower di Meikarta, baru 24 yang kantongi IMB
BNI hentikan penyaluran kredit baru Apartemen Meikarta
Saat diperiksa KPK, Bupati Bekasi mengaku sedang hamil

(mdk/bim)