Meski fokus bangun SDM, anggaran infrastruktur di RAPBN 2019 tak dikurangi

Meski fokus bangun SDM, anggaran infrastruktur di RAPBN 2019 tak dikurangi
UANG | 7 Agustus 2018 14:09 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan tidak akan mengurangi porsi anggaran pembangunan infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2019. Meski pemerintah tengah fokus terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

"Tidak (mengurangi porsi pembangunan infrastruktur). Ya artinya APBN itu kan naik dari tahun ke tahun, kenaikannya kan bisa dipakai untuk ke SDM," kata Darmin sat ditemui di Kantornya, Jakarta, Selasa (7/8).

Dia menambahkan, pembangunan infrastruktur saat ini terus dijalankan oleh pemerintah. Sehingga, tidak memungkinkan anggaran tersebut dapat dikurangi. "Enggak. Karena apalagi yang sudah berjalan, masa di setop yang sudah berjalan," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar Sidang Kabinet Paripurna terkait Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (R-APBN) 2019 di Istana Negara.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi kembali mengingatkan seluruh jajaran di kabinetnya untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM).

"Kembali lagi saya ingin menegaskan bahwa prioritas pengembangan sumber daya manusia menjadi tekanan dan perhatian dari setiap kementerian yang ada," ujar dia di Istana Negara.

Menurutnya, ada sejumlah program yang menjadi fokus pemerintah dalam pengembangan SDM, salah satunya pelatihan vokasi. Di mana, dalam implementasinya, pemerintah telah menggandeng sektor industri. Hal ini juga diharapkan bisa diikuti oleh sektor-sektor lain.

"Saya harapkan terutama untuk vocational school, vocational training, kemudian kemitraan dengan industri, upgrading di ketenagakerjaan kita dan kementerian lain," kata dia. (mdk/azz)

Baca juga:
Cegah bangkrut, BPJS Kesehatan diminta evaluasi jenis jaminan dan penerima manfaat
Ekonom nilai harus ada perubahan APBN 2018, ini sebabnya
Gerindra tolak UU Pertanggungjawaban APBN 2017, ini jawaban Sri Mulyani
Sri Mulyani dan DPR sepakati RUU Pertanggungjawaban APBN 2017
Ini rincian realisasi APBN di semester I-2018
Kemenkeu: Ini pertama kali sejak era reformasi APBN tidak diubah

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami