Kemenkeu Bakal Batasi Akses Netflix, Zoom dan Google Jika Tak Bayar PPN

Kemenkeu Bakal Batasi Akses Netflix, Zoom dan Google Jika Tak Bayar PPN
UANG | 18 Mei 2020 17:25 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan segera menarik pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen ke produk digital dari luar negeri. Pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN akan dilakukan oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yaitu pedagang/penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE luar negeri, atau penyelenggara PMSE yang akan dimulai 1 Juli 2020.

Direktur pajak kementerian keuangan, Suryo Utomo mengatakan, jika perusahaan digital seperti Netflix, Google hingga Zoom tidak mengindahkan peraturan tersebut maka akan diberikan sanksi. Salah satunya pembatasan akses di Tanah Air. Adapun sanksi tersebut sudah diatur melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

"Kalau kita baca Perppu itu, apabila PMSE tidak mematuhi, akan ada sanksi di Perppu itu, yaitu pembatasan akses," kata Suryo dalam video conference, Jakarta, Senin (18/5).

Pelaksanaan sanksi ini akan dibuatkan secara rinci dalam peraturan menteri keuangan (PMK) baru. Nantinya dalam beleid baru ini juga akan mengatur mengenai PMSE yang akan menjadi pemungut, penyetor, dan pelaporan PPN kepada otoritas pajak nasional.

"Tapi untuk implementasinya seperti apa, nanti kami akan rumuskan dalam satu PMK tersendiri setelah PMK penunjukan PMSE sebagai pemungut PPN ini selesai diterbitkan," ungkap dia.

1 dari 1 halaman

Upaya Pemerintah Ciptakan Kesetaraan

ciptakan kesetaraan rev1

Sebelumnya, dijelaskan dalam keterangan DJP, pengenaan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha khususnya antara pelaku di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital.

Dengan berlakunya ketentuan ini maka produk digital seperti langganan streaming music, streaming film, aplikasi dan games digital, serta jasa online dari luar negeri akan diperlakukan sama seperti berbagai produk konvensional yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari yang telah dikenai PPN, serta produk digital sejenis yang diproduksi oleh pelaku usaha dalam negeri. (mdk/idr)

Baca juga:
10 Kebijakan Sri Mulyani untuk Percepatan Penangan Covid-19, Pungut Pajak Netflix
Genjot Pendapatan Saat Corona, Pemerintah Kejar Pajak Netflix Hingga Zoom
KPK Periksa Jumari Terkait Kasus Suap Pengurusan Restitusi Pajak PT WAE
KPK Periksa Dua Tersangka Kasus Suap Pengurusan Restitusi Pajak
Mulai 1 Juni 2020, Pemerintah Akan Tarik Pajak Netflix, Zoom Hingga Google
Sri Mulyani Beri Sinyal Perluas Basis Pajak di 2021

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami