Kemenkeu: Diperlukan Pembiayaan Utang Cukup Tinggi di 2021

Kemenkeu: Diperlukan Pembiayaan Utang Cukup Tinggi di 2021
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman. ©2019 Merdeka.com
UANG | 25 Januari 2021 10:38 Reporter : Anggun P. Situmorang

Merdeka.com - Direktur Jenderal PPR Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, pemerintah menetapkan defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 5,7 persen dari PDB. Sehingga memerlukan pembiayaan utang yang cukup tinggi.

"Untuk 2021 defisit anggaran APBN ditetapkan 5,7 persen dari PDB. Sehingga diperlukan pembiayaan utang cukup tinggi," ujar Luky di Jakarta, Senin (25/1).

Pemenuhan pembiayaan APBN melalui utang 2021 akan optimalkan berbagai sumber pembiayaan terutama dari pasar. Selain itu, pemerintah juga akan tetap mengandalkan dukungan Bank Indonesia dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan.

"Kemudian proyeksi penerimaan dan kebutuhan belanja pemerintah, biaya dan risiko utang serta sentimen dan kondisi pasar keuangan baik global maupun domestik," jelasnya.

Pembiayaan APBN melalui utang salah satunya dilakukan dengan penerbitan SBN ritel baik konvensional dan syariah. Ada jenis ORI SBR ST dan SR. Pada 2021 pemerintah berencana menawarkan 6 seri SBN ritel dijual online, seri pertamanya dimulai penerbitan ORI019.

"Konsistensi pemerintah untuk menerbitkan SBN ritel secara reguler dilakukan sebagai bagian dari upaya pemenuhan target APBN tahun berjalan serta memberikan alternatif investasi yang aman bagi masyarakat. Diharapkan peningkatan kesejahteraan dan budaya berinvestasi masyarakat indonesia dalam jangka panjang dapat turut mewujudkan kemandirian bangsa untuk pembiayaan bangunan," paparnya.

Baca Selanjutnya: Tawarkan ORI019...

Halaman

(mdk/azz)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami