Kemenkeu, OJK dan BI Diminta Duduk Bersama Sajikan Skema Penyelamatan Ekonomi

Kemenkeu, OJK dan BI Diminta Duduk Bersama Sajikan Skema Penyelamatan Ekonomi
UANG | 30 Juni 2020 15:09 Reporter : Siti Nur Azzura

Merdeka.com - Anggota Komisi XI DPR Misbakhun meminta Kementerian Keuangan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) untuk duduk bersama menyajikan skema terbaik untuk menyelamatkan ekonomi nasional. Ini sekaligus untuk menimbulkan pola sense of crisis dalam menghadapi memburuknya perekonomian akibat pandemi Covid-19.

Dalam skema penyelamatan ekonomi ini, Misbakhun menyoroti kebijakan pemerintah yang menempatkan dana di Bank Himbara sebagai bentuk stimulus penyelamatan ekonomi Indonesia.

"Apakah mekanisme dana penempatan yang saat ini itu adalah satu-satunya cara kita untuk mengatasi permasalahan ekonomi akibat dari Covid," ujar Misbakhun melalui keterangan resminya, Selasa (30/6).

Dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pemerintah telah menempatkan dana tahap pertama sebesar Rp30 triliun di empat anggota Himpunan Bank Negara (Himbara), yakni Bank Mandiri, BRI, Bank BNI, dan Bank BTN dengan bunga 3,42 persen. Tujuan penempatan dana negara itu adalah mengakselerasi pemulihan ekonomi dan sektor riil melalui dukungan likuiditas perbankan.

Namun, Misbakhun menilai penempatan dana itu belum menyelesaikan masalah yang ada. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu menganggap jurus Menkeu Sri Mulyani tersebut tak beda jauh dengan saat menghadapi krisis finansial global pada 2008. Padahal, krisis saat ini berbeda dibandingkan 2008 dan tidak bisa diatasi dengan kebijakan yang sama.

Misbakhun kemudian merujuk pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat paripurna Kabinet Indonesia Maju (KIM) pada 18 Juni lalu yang penuh nada jengkel. "Dalam pidato itu Presiden sudah mengatakan krisis, krisis dan krisis. Saya catat kalau tidak salah Presiden bicara krisis itu antara kalimat itu ada 12 atau 14 kali,” sebutnya.

1 dari 1 halaman

Kenaikan Kredit Macet

Misbakhun juga merujuk temuan OJK tentang kenaikan non-performing loan (NPL) atau kredit macet akibat pandemi cocid-19. Data OJK memperlihatkan rasio NPL gross pada Mei lalu naik menjadi 3,01 persen.

"Pak Wimboh (Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, red) mengatakan di bulan Mei sudah ada kenaikan NPL," ucap Misbakhun.

Dalam pandangan dia, pandemi Covid-19 telah menimbulkan masalah ekonomi lebih serius dibanding kondisi krisis keuangan global 2008 lalu. Namun, Misbakhun menganggap Kemenkeu masih menggunakan model penempatan dana yang meniru 2008.

"Kalau kita lihat sekarang dengan eskalasi masalah yang lebih serius, saya melihat dan belajar dari modelling negara-negara lain untuk menyelesaikan, mereka menyelesaikan krisis akibat pandemi itu dengan not a single policy," kata Misbakhun. (mdk/azz)

Baca juga:
E-Commerce Bisa Pungut PPN Produk Digital Luar Negeri, Ini Kriterianya
Sri Mulyani: Jangka Waktu Penempatan Dana ke Himbara Akan Diperpanjang
Skema Burden Sharing Pemerintah dan BI dalam Tangani Corona
Sri Mulyani: Anggaran Kesehatan Sudah Terserap 4,68 Persen
DJP Turunkan Tarif PPh Perseroan Terbuka, ini Syaratnya
Curhat Sri Mulyani Soal Dilema Penciptaan Kebijakan Penanggulangan Dampak Corona

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami