Kemenkeu Susun Rencana Strategis 5 Tahun ke Depan, Ini Detailnya

Kemenkeu Susun Rencana Strategis 5 Tahun ke Depan, Ini Detailnya
UANG | 6 Juli 2020 15:12 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024. Kebijakan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan program yang terdapat dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) yang telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.18/2020.

Renana strategis Kemenkeu ini penting untuk menjadi patokan dalam penyusunan peta Strategi Kemenkeu untuk periode 5 tahun terhitung mulai tahun 2020 - 2024. Tak hanya itu, ini juga sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Kemenkeu untuk periode 5 tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

"(Ini juga menjadi) acuan dalam penyusunan renstra di unit organisasi di lingkungan Kemenkeu untuk periode 5 tahun terhitung mulai tahun 2020 - 2024," bunyi PMK tersebut seperti dikutip merdeka.com, Senin (6/7).

Dalam PMK ini juga menegaskan perubahan renstra bisa dilakukan dengan ketentuan untuk perubahan renstra Unit Eselon I dan Renstra Unit Organisasi Non-Eselon ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi setelah melalui proses penelaahan oleh Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan.

Sementara untuk perubahan Renstra Unit Eselon II ditetapkan oleh Pimpinan Unit Eselon II berkenaan untuk dan atas nama Pimpinan Unit Eselon I setelah proses penelaahan oleh unit yang memiliki tugas dan fungsi terkait perencanaan strategis di Unit Eselon I masing-masing.

Lebih lanjut, dalam PMK tersebut Kementerian Keuangan juga siap melakukan pembahasan 19 Rancangan Undang-undang (RUU). Adapun urgensi pembahasan sekaligus pembentukan masing-masing RUU sebagai kerangka regulasi kementerian keuangan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. RUU tentang Bea Meterai

Urgensi pembentukan: Berpotensi meningkatkan penerimaan negara dengan memberikan landasan hukum atas mekanisme pemungutan bea meterai yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan bea meterai dan perluasan basis data yang dapat dimanfaatkan guna kepentingan analisis dan komparasi data dengan jenis pajak yang lain. Secara tidak langsung data tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan pajak lainnya.

2. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan

Untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus Law). Urgensi pembentukan:
a. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, meningkatkan kepastian hukum dan mendorong minat WNA untuk bekerja di Indonesia yang dapat mendorong alih keahlian dan pengetahuan bagi peningkatan kualitas SDM Indonesia.
b. Mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan menciptakan keadilan berusaha antara pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri.

3. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (RUU HKPD).

Urgensi pembentukan:
a. Meningkatkan perekonomian, pemerataan keuangan daerah, dan kesejahteraan di daerah yang akan beragregasi positif pada level nasional melalui perbaikan sistem intergovernmental transfer.
b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBD melalui reformasi pengelolaan keuangan daerah.

4. RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law)

Urgensi pembentukan:
a. Menyesuaikan pengaturan di sektor jasa keuangan untuk mendukung pembangunan nasional.
b. Menyesuaikan pengaturan di sektor jasa keuangan agar sejalan dengan perkembangan global dan domestik, khususnya perkembangan teknologi dan inovasi bisnis serta struktur konglomerasi pada industri jasa keuangan yang membutuhkan penguatan pengawasan terintegrasi.
c. Merevisi perundang-undangan sektor keuangan yang bersifat sektoral dan kelembagaan secara komprehensif pada waktu yang bersamaan agar tidak ada kebutuhan, isu strategis, dan kepentingan yang tertinggal.

5. RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara (RUU PKN) (Omnibus Law)

Urgensi pembentukan:
a. Memberikan kepastian hukum masyarakat dalam pemanfaatan kekayaan negara khususnya di bidang ekonomi, penguatan data fiskal kekayaan negara.
b. Penyempurnaan sistem memberikan manfaat yang kemakmuran rakyat. pengelolaan kekayaan Negara, guna sebesar-besarnya bagi perekonomian dan
c. Mengoptimalkan penerimaan pemerintah pusat dan penerimaan daerah serta mewujudkan pertumbuhan sektor riil melalui dukungan penilaian yang prof esional dan independen.
d. Memberikan dampak positif bagi penerimaan negara berupa PNBP, pokok lelang, mengamankan pajak, dan mengurangi potential lost.
e. Menyelamatkan keuangan negara yang tertunggak pada debitur dalam waktu yang relatif singkat, efektif, dan efisien sehingga hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan nasional.

6. RUU tentang Pelaporan Keuangan

Urgensi pembentukan :
a. Meningkatkan potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan melalui sistem pelaporan keuangan yang baik.
b. Memberikan perlindungan dan jaminan hukum yang memadai atas jasa yang diberikan oleh para profesional di bidang pelaporan keuangan sehingga dapat meningkatkan kualitas jasa profesional dan memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang baik.

7. RUU tentang Pasar Modal

Urgensi pembentukan:
Meningkatkan kontribusi sektor keuangan terhadap PDB Indonesia melalui peningkatan kegiatan dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal, sehingga memengaruhi peningkatan pemasukan pajak yang berujung pada peningkatan pendapatan untuk negara.

8. RUU tentang Penjaminan Polis

Urgensi pembentukan:
a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi sehingga menciptakan industri asuransi yang kuat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengumpulan dan pemanfaatan sumber pembiayaan jangka panJang dan mendukung pertumbuhan perekonomian;
b. Program penjaminan polis juga diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas sistem keuangan sehingga dapat memutus risiko sistemik di industri jasa keuangan dan dapat menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.

9. RUU tentang Bank Indonesia (RUU BI)

Urgensi pembentukan:
a. Mendukung pertumbuhan perekonomian nasional sehingga meningkatkan penerimaan (APBN) dan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang efektif.
b. Mendorong pertumbuhan investasi melalui penambahan kewenangan BI, terkait pengaturan makroprudensial.

Baca Selanjutnya: Selanjutnya...

Halaman

(mdk/idr)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami