Kemenko Maritim percepat penyelesaian Perpres Kawasan Strategis Nasional

UANG | 8 November 2018 12:18 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Kementerian Koordinator Kemaritiman (Kemenko Maritim) menggelar Lokakarya Nasional Penataan Ruang Laut untuk Kawasan Strategis. Ini dilakukan sebagai upaya percepatan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai perencanaan penetapan zonasi Kawasan Strategis Nasional (KSN).

Asisten Deputi Jasa Kemenko Maritim, Okto Irianto, mengungkapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan amanat Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI), maka perlu adanya susunan rencana zonasi KSN.

"Kemenko Maritim dan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) punya rencana strategis. Di dalam rencana strategis dan KKI itu kita akan liat ada beberapa peraturan yang menjadi target kita untuk segera diselesaikan," kata Okto saat lokakarya nasional, di Hotel Millennium, Jakarta, Kamis (8/11).

Okto menyampaikan, dalam penyusunan draft ada beberapa tahapan yang mestinya dilewati, yakni seperti fase perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. "Nah kuncinya kita hanya bisa pemanfaatan kita hanya bisa melakukan pemanfaatan kalau sudah ada perencanaan. Di mana di dalam perencanaan ini sudah ada payung hukum yang kita siapkan untuk melakukan pemanfatan tadi," kata Okto.

Okto mengatakan, sejak 2017 hingga 2018, Kemenko Maritim bersama KKP sudah berupaya untuk melakukan penyusunan rencana zonasi KSN. Dalam penyusunan tersebut, telah ditetapkan beberapa trajek atau lokasi KSN. Misalnya saja, pada 2017 ada dua kawasan yang sudah dalam tahap harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yakni di Jabodetabekpunjur dan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK)

Kemudian, pada 2018 sendiri telah ditetapkan sebanyak enam rencana zonasi KSN. Dari keenam tersebut satu diantaranya sudah masuk tahap harmonisasi dari Kemenkumham yakni Gerbangkertosusila. Sementara kelimanya masih dalam Panita Anggota Kerja (PAK) oleh KKP. Kelimanya yakni Kedungsepur, Mebidangro, Mamminasata, Bima serta satunya masuk dalam proses KAP yaitu Taman Nasional Komodo.

Selain itu, lanjut Okto ada tujuh zonasi KSN lagi yang masuk dalam penyusunan pada 2019 mendatang. Yakni kawasan Raja Ampat, Biak, Sarabagita, Binturni, Sasamba, Batulicin, Pacangsanak.

Diketahui, KSN sendiri merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Termasuk juga pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia serta pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi.

Baca juga:
Pemerintah Jokowi kebut pembangunan infrastruktur KEK Mandeh & Mentawai
Indonesia akan contek Jepang kembangkan teknologi peringatan dini tsunami
Kisah Osin, gadis 15 tahun yang menjadi menteri kabinet Jokowi
Menko Luhut lantik 2000-an perwira transportasi darat, laut dan udara
Menko Luhut minta warga lokal diberi kesempatan kerja di Bandara NYIA
Menko Luhut minta kalau tak ngerti soal penanganan gempa Lombok jangan nyinyir
Rekomendasi Bank Dunia, Indonesia uji coba pengangkutan logistik gunakan drone

(mdk/bim)