Kemenko Perekonomian: Jangan Lihat Perjanjian Perdagangan Bebas sebagai Ancaman

UANG | 20 November 2019 17:57 Reporter : Anggun P. Situmorang

Merdeka.com - Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Rizal Affandi Lukman mengingatkan para pelaku industri agar tidak memaknai perjanjian perdagangan bebas, termasuk Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), sebagai sebuah ancaman. RCEP harus ditanggapi sebagai suatu peluang memperbesar kapasitas pasar.

"Perjanjian perdagangan bebas, RCEP ataupun yang lain, dilihat jangan hanya dari aspek ancamannya. Tapi kita juga arus liat itu sebagai kesempatan. Di antaranya berupa koneksi akses yang diperoleh dengan perjanjian dengan negara lain," ujarnya di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Rabu (20/11).

Sebab, hingga kini besarnya ekspor terhadap ekonomi Indonesia tinggal 21 sampai 22 persen. Hal tersebut menandakan pasar domestik atau domestic market telah menjadi zona nyaman bagi pelaku industri industri lokal. Padahal seharusnya, industri harus mampu melebarkan sayap ke dunia internasional.

"Jadi pelaku usaha jangan hanya menganggap Indonesia sebagai comfort zone. Jangan hanya defensif, tapi ofensif. Jangan jadi jago kandang belaka," katanya.

1 dari 1 halaman

Siap Hadapi Pertandingan Global

Sementara itu, Direktur Perundingan ASEAN Kemendag Donna Gultom mengatakan, untuk menghadapi pertandingan 2 sampai 3 tahun mendatang, harus sangat disiapkan kemampuan untuk merangsek pasar negara lain.

"Kita sedang siapkan supaya mampu bertanding. Sehingga kita mampu memasuki pasar negara lain. Otomatis dengan kemampuan itu, kan pasti pasar dalam negeri sudah dikuasai," katanya.

Pemerintah menyebut kerja sama di kawasan ASEAN dalam kerangka Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) akan berpotensi besar memajukan industri dalam negeri, khususnya otomotif dan kimia yang didorong untuk paling depan memanfaatkan kerja sama tersebut.

"Saya pikir sektor industri kita lumayan ya, di industri besi dan baja kita dorong meski PR (Pekerjaan Rumah) kita banyak sekali. Otomotif yang sedang kita garap, kalau kita bisa lebih efisien lagi, mungkin otomotif ini yang paling duluan kita bisa dapatkan manfaatnya. Kemudian industri kimia, farmasi, itu semua yang potensial buat Indonesia," ungkapnya.

Namun demikian, Donna Gultom menegaskan bahwa peluang-peluang tersebut tidak akan membuahkan hasil jika Indonesia tidak mempersiapkan infrastruktur-infrastruktur pendukung. Salah satunya seperti pelabuhan untuk ekspor.

"Jadi memang banyak hal yang harus kita siapkan. Korea sudah masuk permintaan farmasi, lalu otomotif juga kita harapkan bertambah dari Jepang. Yang jelas kalau kita merasa belum mampu berdaya saing, kita akan dorong investasi ke sana karena kita ingin meningkatkan kapasitas produksi kita, kemampuan kita ekspor, supaya pada saatnya kita buka itu kita sudah mampu bersaing," tandasnya. (mdk/idr)

Baca juga:
Kemendag: Lewat RCEP Peluang Indonesia jadi Negara Maju Semakin Besar
Gabung RCEP, 65 Persen Pasar Indonesia Terbuka Mulai 2022
Pemerintah Dorong Kerjasama Peningkatan Kualitas SDM Masuk dalam Perjanjian IEU-CEPA
Tingkatkan Ekspor, Mendag Agus akan Selesaikan Perjanjian Perdagangan
Pengusaha Akui Tak Paham Pokok-pokok Perjanjian Perdagangan Bebas
Menko Airlangga: Resesi Hong Kong dan Singapura Tak Pengaruhi Ekonomi Indonesia