Kemenkop Gandeng BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Perlindungan Bagi Pekerja UMKM

Kemenkop Gandeng BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Perlindungan Bagi Pekerja UMKM
BPJS Ketenagakerjaan. ©bpjsketenagakerjaan.co.id
EKONOMI | 4 November 2020 12:45 Reporter : Sulaeman

Merdeka.com - Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk memperluas cakupan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pelaku usaha Koperasi dan UMKM (KUMKM).

Kerja sama tersebut tertuang dalam nota kesepahaman antara kedua belah pihak yang ditandatangani pada hari ini, Rabu (4/11). Nota kesepahaman ditandatangani secara langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto.

Dalam kerja sama ini, terdapat tiga poin penting yang difokuskan segera terlaksananya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pelaku usaha di sektor KUMKM. Yakni proses sosialisasi, edukasi, dan pendampingan kepada pelaku usaha, pertukaran data dan informasi untuk memperkuat tugas dan fungsi kedua lembaga peningkatan, dan peningkatkan kesadaran hukum untuk pemenuhan hak dan kewajiban pekerja dalam memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, kolaborasi bersama BPJS ini diyakini akan mempercepat proses transformasi KUMKM dari informal menjadi formal. Mengingat banyak koperasi di Indonesia yang belum berbadan hukum.

"Saya kira kerja sama uji Pak Agus kita harapkan memang bisa mempercepat mendorong transformasi KUMKM dari yang informal jadi formal. Karena saya kira kerja sama ini penting untuk memberikan perlindungan sosial bagi pekerja di KUMKM," tegas dia.

Teten mencatat, sampai saat ini baru ada 8,1 persen atau 9.982 koperasi yang telah mendaftarkan badan usaha dan pekerjanya pada program BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga kerja sama diharapkan akan meningkatkan keikutsertaan koperasi terhadap ekosistem BPJS Ketenagakerjaan dan pendirian badan usaha secara formal.

"Ini harus kita rumuskan hubungan kerja ini, karena anggota koperasi usahanya kecil-kecil. Mungkin nanti kalau kita dorong para KUMKM dengan jumlah 64 juta pelaku usaha berkoperasi. Sehingga lebih mudah mendorong kepesertaan BPJS ketenagakerjaan. ini menjadi penting," paparnya.

2 dari 2 halaman

Beri Perhatian Serius

serius rev1

Sementara itu, Agus memastikan pihaknya akan memberikan perhatian serius untuk meningkatkan keikutsertaan KUMKM ke dalam BPJS Ketenagakerjaan. Khususnya di tengah pandemi Covid-19.

"Kita semua mengetahui bahwa sektor Koperasi dan usaha Menengah, Kecil dan Mikro juga memiliki risiko kerja yang sama sama harus mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berfungsi sebagai jaring pengaman terkait kondisi sosial ekonomi yang dihadapi para pekerjanya," jelas dia.

Oleh karena itu, seluruh jajarannya akan aktif mengedukasi kepada para pelaku usaha KUMKM agar membekali para pekerjanya dengan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sehingga hak dan kewajiban pekerja dapat terpenuhi melalui seluruh unit BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami tidak membedakan kategori pekerja berdasarkan jenis usahanya, bagi kami seluruh pekerja berhak mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan," tutupnya. (mdk/idr)

Baca juga:
UMKM Didorong Manfaatkan GSP
Wamendag Bertemu Bos BNI Bahas Solusi Genjot Ekspor Produk UMKM, ini Hasilnya
Komisi VI DPR Minta BUMN Tak Hanya Andalkan CSR untuk Bantu UMKM
Riset: UMKM Terhubung Digitalisasi Mampu Bertahan Lebih Lama
CEK FAKTA: Hoaks Imbauan dari BRI untuk Penerima BPUM
Perpanjangan Pembebasan Tarif Bea Masuk AS Dinilai Untungkan UMKM RI

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami