Kementan Ingin Naikkan Anggaran Pupuk Bersubsidi 2020

Kementan Ingin Naikkan Anggaran Pupuk Bersubsidi 2020
UANG | 17 Februari 2020 20:10 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Kementerian Pertanian berniat menaikkan alokasi anggaran pupuk bersubsidi dari nilai yang sudah ditetapkan sebesar Rp26,3 triliun untuk 7,95 juta ton pupuk tanaman padi dan hortikultura seluas 7,1 juta hektare. Kenaikan alokasi anggaran ini dibutuhkan demi mengantisipasi timbulnya kelangkaan pupuk bersubsidi selama tahun 2020 ini.

"Hal yang tidak kalah penting untuk dilakukan Kementan adalah antisipasi timbulnya masalah penyediaan pupuk bersubsidi tahun 2020. Terkait hal tersebut, Kementerian Pertanian melakukan langkah antisipatif menghitung kembali alokasi pupuk bersubsidi." jelas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo dalam rapat Komisi IV DPR RI, Senin (17/2).

Untuk diketahui, alokasi subsidi pupuk sebanyak 7,94 juta ton dengan nilai Rp26,3 triliun. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibanding alokasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp29 triliun untuk 9,55 juta.

Pada tahap awal penyusunan APBN 2020, Kementan mengajukan agar alokasi subsidi pupuk 2020 sama dengan tahun 2019. Namun, Kementerian Keuangan justru memblokir alokasi sekitar 2,17 juta ton dengan alasan sesuai dengan validasi data lahan baku sawah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekaligus kebutuhan pupuknya.

"Karena adanya rilis terbaru lahan baku sawah Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang) seluas 7,46 juta ha dan sudah tidak teralokasinya pupuk bersubsidi untuk petani tambak," ujarnya.

Sebagai informasi, alokasi subsidi pupuk tahun anggaran 2020 sebanyak 7,94 juta ton terdiri dari pupuk urea sebanyak 3,27 juta ton senilai Rp11,34 triliun, SP-36 sebanyak 500 ribu ton senilai Rp1,65 triliun, ZA sebanyak 750 ribu ton setara Rp1,34 triliun, serta NPK sebanyak 2,7 juta ton dengan nilai Rp11,12 triliun. Lalu, ada pula pupuk organik atau kompos kualitas tertentu senilai Rp1,14 triliun.

1 dari 1 halaman

Petani Khawatir Harga Pupuk Bersubsidi Naik Secara Liar

harga pupuk bersubsidi naik secara liar

Para petani yang tergabung dalam Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan Nasional (KTNA) mengingatkan DPR dan Pemerintah akan besarnya potensi kenaikan harga pupuk bersubsidi di 2020 secara liar. Hal ini dikarenakan pemangkasan jumlah pupuk subsidi sesuai dengan Permentan Nomor 1 Tahun 2020.

Hal ini disampaikan para petani melalui surat yang ditandatangani pada 20 Januari 2020 kepada Komisi IV DPR RI.

Pemerintah pada 2020 mengalokasikan pupuk bersubsidi sebesar 7,15 juta ton dan alokasi cadangan sebesar 794 ribu ton. Angka ini turun jika dibandingkan total kebutuhan 2019 yang saat itu mencapai 8,8 juta ton.

"Data itu kita kumpulkan dari seluruh Indonesia. Intinya kalau Permentan itu jalan, pupuk subsidi bakal kurang," ungkap Sekjen KTNA M Yadi Sofyan Noor kepada Liputan6.com.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum KTNA Winarno Tohir dan Sekretaris Jenderal KTNA M Yadi Sofyan Noor tersebut, KTNA menyampaikan pihaknya mendapat masukan dari 34 provinsi, alokasi pupuk bersubsidi masih kekurangan sehubungan dengan terbitnya permentan nomor 1 tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian yang berdampak pada pemangkasan jumlah pupuk subsidi.

Dengan komposisi di atas dipastikan akan terjadi kekurangan alokasi pupuk bersubsidi pada 2020 yang akan mengganggu pertanaman dan produktivitas pada petani khususnya padi.

Reporter: Pipit Ramdhani

Sumber: Liputan6.com

(mdk/idr)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami