Kementerian ATR targetkan RUU pertanahan rampung April 2019

UANG | 31 Oktober 2018 17:45 Reporter : Wilfridus Setu Embu

Merdeka.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) masih terus memproses rancangan undang undang (RUU) pertanahan. Beberapa poin yang diatur dalam aturan ini, termasuk ketentuan tanah timbul dan tanah hasil reklamasi.

Menteri ATR Sofyan A Djalil mengatakan, pihaknya menargetkan beleid tersebut dapat diterbitkan pada April tahun depan. Sebab langkah komisi II DPR RI yang saat ini memprioritaskan pembahasan aturan ini.

"Banyak poinnya. Kita perkenalkan banyak hal baru, tentang kepastian tanah terlantar sehingga tidak mudah kalau tanah terlantar digugat," kata dia, saat ditemui, di Jakarta, Rabu (31/10).

"Insya Allah sebelum habis parlemen ini berarti sebelum April, insya Allah sudah jadi," imbuhnya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Muhammad Ikhsan Saleh, mengatakan bahwa dalam RUU ini juga akan berisikan aturan mengenai ketentuan tanah timbul dan tanah hasil reklamasi.

Sebagai informasi, jika tanah reklamasi dibuat oleh manusia, maka tanah timbul merupakan tanah yang ada akibat proses alam, seperti delta, tanah pantai, tepi danau atau situ, dan endapan tepi sungai.

"Bukan hanya tanah hasil reklamasi termasuk tanah timbul. Ini memang tanah negara yang punya dan peruntukan penggunaanya itu diatur oleh negara untuk masyarakat juga," jelas Ikhsan.

Dia menjelaskan bahwa pengaturan soal tanah timbul dan hasil reklamasi memang sudah ada. Karena itu dimasukkannya poin tersebut dalam RUU untuk memperkuat aspek legal dalam pengaturan ke depan.

"Sudah ada pengaturan, untuk menyempurnakan kita tingkatkan lagi, masukan di dalam rancangan itu (RUU)," tandasnya.

Baca juga:
Kementerian ATR terima 994.000 hektar kawasan hutan yang dilepas KLHK
Pemerintah siapkan regulasi hentikan penyusutan lahan persawahan
Pemerintah akan bagi-bagi lahan ber-HGU yang ditelantarkan
Menteri ATR bertemu gubernur se-Indonesia bahas reforma agraria
5 Fakta di balik kasus suap mega proyek Meikarta

(mdk/azz)