Kementerian BUMN Diminta Transparan Bentuk Merger Bank BUMN Syariah

Kementerian BUMN Diminta Transparan Bentuk Merger Bank BUMN Syariah
UANG | 20 November 2020 18:05 Reporter : Siti Nur Azzura

Merdeka.com - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Marwan Jafar meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk transparan mempresentasikan roadmap proses merger bank BUMN syariah.

"Ini bukan sekadar merger biasa. Holdingisasi bank-bank syariah sekarang, butuh penataan ekosistem yang berbeda dengan ekosistem perbankan biasa. Di sini harus ada roadmap yang jelas, dicari SDM yang benar-benar mumpuni, dan semua sesuai dengan KPI (Key Performance Index) masing-masing," kata Marwan, Jumat (20/11).

Dia berharap, bank syariah hasil merger yang terbentuk nantinya, benar-benar menganut sistem syariah sesuai aturan fiqih yang benar. Jangan sampai hanya menggunakan label syariah namun praktiknya tak beda dengan bank konvensional.

Menurutnya, potensi bisnis bank syariah sangat prospektif. Apalagi dalam situasi ekonomi yang lesu seperti sekarang banyak bank konvensional yang menurun, sehingga bank syariah merupakan salah satu pilihan bisnis yang potensial.

Di luar negeri, seperti di Eropa, bank-bank berkonsep syariah banyak dipercaya oleh konsumen non muslim. Oleh karena itu, menurutnya, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mempromosikan bank merger syariah BUMN ini kepada investor, baik dari luar negeri maupun dalam negeri.

Apalagi seperti diketahui, gabungan 3 bank syariah Himbara itu sekarang belum bisa masuk ke kategori BUKU (Bank Umum Kegiatan Usaha) IV karena modal intinya baru Rp20,2 Triliun, belum memenuhi persyaratan Rp30 Triliun. Padahal jika belum masuk kategori buku IV, akan sulit bagi bank untuk meluaskan kegiatan usahanya ke skala global.

Baca Selanjutnya: Untuk itu dia mengingatkan agar...

Halaman

(mdk/azz)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami