Kementerian BUMN Soal Garuda Indonesia PHK Pilot: Konsekuensi Bisnis

Kementerian BUMN Soal Garuda Indonesia PHK Pilot: Konsekuensi Bisnis
UANG | 2 Juni 2020 15:55 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - PT Garuda Indonesia (Persero) dikabarkan telah resmi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 150 pilot yang berstatus kontrak. Ini merupakan buntut dari keuangan perseroan yang menurun tajam akibat jumlah penumpang berkurang 95 persen selama wabah pandemi virus corona (Covid-19).

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan, apa yang dilakukan Garuda merupakan hal yang wajar di saat maskapai pelat merah tersebut tengah kesulitan keuangan selama krisis pandemi corona.

"Normatifnya gini, kita serahkan kepada manajemen Garuda untuk menghitung dampak dari corona, konsekuensi terhadap bisnisnya, termasuk efisiensi-efisiensi yang dilakukan, supaya Garuda tetap bisa bertahan dan tetap bisa beroperasi," kata Arya dalam sesi diskusi online bersama rekan wartawan, Selasa (2/6).

Menurut dia, Garuda Indonesia juga pasti sudah mempertimbangkan matang-matang opsi PHK terhadap 150 pilot, yang status kontrak kerjanya diselesaikan lebih awal.

"Pasti mereka punya pilihan-pilihan yang kita tahu itu pilihan yang sulit, sehingga bagi kita keputusan yang diambil Garuda itu kita yakin pasti sudah mereka pikirkan secara matang, baik secara bisnis maupun manajemen," ungkapnya.

1 dari 1 halaman

Jaga Operasional

PT Garuda Indonesia (Persero) memutuskan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan menyelesaikan lebih awal atas kontrak kerja pegawai dengan profesi penerbang dalam status hubungan kerja waktu tertentu. Keputusan ini diambil menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam menjaga operasional perusahaan tetap baik.

"Ini keputusan berat yang harus kami ambil. Namun demikian, kami yakin Garuda Indonesia akan dapat terus bertahan dan kondisi operasional Perusahaan akan terus membaik dan kembali kondusif sehingga mampu melewati masa yang sangat menantang bagi industri penerbangan saat ini," kata Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra melalui keterangan resminya, Selasa (2/6).

Irfan menegaskan, melalui penyelesaian kontrak tersebut, Garuda Indonesia tetap memenuhi kewajibannya atas hak-hak penerbang sesuai masa kontrak yang berlaku.

"Adapun kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah berkelanjutan yang perlu ditempuh dalam upaya menyelaraskan supply & demand operasional penerbangan yang saat ini terdampak signifikan imbas pandemi covid-19," tambah dia.

Meskipun berat, namun Irfan yakin, Garuda Indonesia akan terus bertahan menghalau dampak pandemi dan dapat beroperasi normal seperti sedia kala. "Ini keputusan berat yang harus kami ambil. Namun demikian, kami yakin Garuda Indonesia akan dapat terus bertahan dan kondisi operasional Perusahaan akan terus membaik dan kembali kondusif sehingga mampu melewati masa yang sangat menantang bagi industri penerbangan saat ini," tutupnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com (mdk/azz)

Baca juga:
BUMN Minta Garuda Indonesia Terima Konsekuensi Pembatalan Haji 2020
BUMN: Hanya jadi Penjamin, Pemerintah Tak Setor APBN ke Garuda Indonesia
Bos Garuda Indonesia Bantah Dana Talangan Rp8,5 Triliun untuk Bayar Utang
Jaga Operasional, Garuda Indonesia PHK Pilot Berstatus Kontrak
Penumpang Garuda Indonesia dari dan Menuju Jakarta Wajib Punya SIKM
Garuda Indonesia Istirahatkan 70 Persen Pesawat

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Alur BLT Dana Desa Hingga ke Tangan Warga - MERDEKA BICARA with Mendes Abdul Halim Iskandar

5