Kementerian ESDM Dapat Anggaran Rp7 Triliun untuk 2021, Ini Fokus Proyek Digarap

Kementerian ESDM Dapat Anggaran Rp7 Triliun untuk 2021, Ini Fokus Proyek Digarap
UANG | 27 November 2020 13:02 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Menteri ESDM, Arifin Tasrif memastikan anggaran sebesar Rp7 triliun yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan dimanfaatkan secara cermat, efektif, dan tepat sasaran. Apalagi 2021 akan menjadi babak baru dalam penanganan pengelolaan anggaran di sektor energi dan sumber daya mineral.

"Pelaksanaan anggaran harus berpedoman pada prinsip reformasi anggaran. Dimanfaatkan betul-betul untuk kepentingan rakyat sesuai arahan Presiden," kata Arifin saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 ke 12 unit dan 32 satuan kerja di lingkungan Kementerian ESDM, pada Jumat (27/11).

Tantangan volatilitas dan ketidakpastian di masa mendatang, diharapkan bisa teratasi melalui fleksibilitas pelaksanaan anggaran dengan tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. "Saya meminta seluruh unit segara menyusun risk register untuk setiap kegiatan yang dianggap penting," tegasnya.

Identifikasi risiko ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pembatalan kegiatan seperti di tahun-tahun sebelumnya. Arifin pun meminta seluruh unit segera menyusun rencana pelaksanaan kegiatan secara rinci sesuai target yang ditetapkan.

"Lengkapi data untuk buka blokir dan segera lakukan tender sekarang supaya bisa langsung dieksekusi pekerjannya di awal tahun 2021," jelasnya.

Komitmen pelaksanaan anggaran dengan prinsip kehati-hatian ini tertuang dalam pakta integritas yang dilakukan oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian ESDM, Kepala BPH Migas dan Kepala Badan Pengelolaan Migas Aceh.

Selain itu, turut serta 180 orang perwakilan pengelola APBN yang terdiri dari para Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara, Pejabat Pengadaan yang mewakili 492 orang pengelola APBN di seluruh unit di lingkungan KESDM.

"Apa yang sudah ditandatangani tidak sekadar formalitas semata, namun sungguh-sungguh menunjukkan komitmen dalam mempertanggungjawabkan APBN dengan transparan, akuntabel, tepat waktu dan bebas KKN," tegas Arifin.

Baca Selanjutnya: Empat Fokus Utama...

Halaman

(mdk/idr)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami