Kementerian ESDM Dapat Anggaran Rp7 Triliun untuk 2021, Ini Fokus Proyek Digarap

UANG | 27 November 2020 13:02 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Menteri ESDM, Arifin Tasrif memastikan anggaran sebesar Rp7 triliun yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan dimanfaatkan secara cermat, efektif, dan tepat sasaran. Apalagi 2021 akan menjadi babak baru dalam penanganan pengelolaan anggaran di sektor energi dan sumber daya mineral.

"Pelaksanaan anggaran harus berpedoman pada prinsip reformasi anggaran. Dimanfaatkan betul-betul untuk kepentingan rakyat sesuai arahan Presiden," kata Arifin saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 ke 12 unit dan 32 satuan kerja di lingkungan Kementerian ESDM, pada Jumat (27/11).

Tantangan volatilitas dan ketidakpastian di masa mendatang, diharapkan bisa teratasi melalui fleksibilitas pelaksanaan anggaran dengan tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. "Saya meminta seluruh unit segara menyusun risk register untuk setiap kegiatan yang dianggap penting," tegasnya.

Identifikasi risiko ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pembatalan kegiatan seperti di tahun-tahun sebelumnya. Arifin pun meminta seluruh unit segera menyusun rencana pelaksanaan kegiatan secara rinci sesuai target yang ditetapkan.

"Lengkapi data untuk buka blokir dan segera lakukan tender sekarang supaya bisa langsung dieksekusi pekerjannya di awal tahun 2021," jelasnya.

Komitmen pelaksanaan anggaran dengan prinsip kehati-hatian ini tertuang dalam pakta integritas yang dilakukan oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian ESDM, Kepala BPH Migas dan Kepala Badan Pengelolaan Migas Aceh.

Selain itu, turut serta 180 orang perwakilan pengelola APBN yang terdiri dari para Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara, Pejabat Pengadaan yang mewakili 492 orang pengelola APBN di seluruh unit di lingkungan KESDM.

"Apa yang sudah ditandatangani tidak sekadar formalitas semata, namun sungguh-sungguh menunjukkan komitmen dalam mempertanggungjawabkan APBN dengan transparan, akuntabel, tepat waktu dan bebas KKN," tegas Arifin.

Empat Fokus Utama

Arifin menyampaikan pemerintah menargetkan penyerapan anggaran ke depan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yakni untuk memulihkan perekonomian nasional. Setidaknya ada empat fokus anggaran untuk menjadi perhatian pemerintah bersama.

Keempat hal tersebut di antaranya penanganan kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi terutama untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan dunia usaha, serta reformasi struktural di bidang kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial.

Untuk itu, belanja pemerintah diharapkan menjadi penggerak utama dalam membangkitkan kembali roda perekonomian nasional.

Di sektor ESDM sendiri, porsi terbesar untuk pelaksanaan kegiatan infrastruktur berada di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) dan Badan Geologi. Total alokasi anggaran dari ketiga unit tersebut sebesar Rp4,4 Triliun (62,8 persen), dengan total belanja untuk infrastruktur sebesar Rp3,4 Triliun (49,2 persen).

Anggaran infrastruktur migas diperuntukkan untuk program jaringan gas, konversi kit nelayan dan konverter kit petani. Sementara untuk infrastruktur EBTKE digunakan untuk program PLTS Atap, Revitalisasi PLT EBT, PLT Surya penunjang tugas Kementerian/Lembaga, Tabus Listrik, dan Penerangan Jalan Raya Umum (PJU) Tenaga Surya.

Adapun untuk infrastruktur Badan Geologi di antaranya dimanfaatkan untuk pos pengamatan gunung api, sistem mitigasi badan geologi, pusat informasi geopark dan pengembangan warisan geologi, survei seismik migas dan pengembangan jaringan pemantauan air tanah.

Sebagai informasi, pada tahun 2021 Kementerian ESDM total keseluruhan tender strategis sebanyak 196 paket dengan nilai Rp3,4 triliun. Tahap I dilaksanakan pada tahun 2020 sebanyak 139 Pkt/Rp2,8 triliun. Adapun Tender Tahap II yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebanyak 57 Pkt/Rp599 miliar.