Kenaikan Harga Komoditas Dunia, Simalakama untuk Indonesia

Index Minyak. AFP, merdeka.com/Djoko

EKONOMI | 31 Mei 2022 16:11 Reporter : Anisyah Al Faqir

Merdeka.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menilai, perang antara Rusia dan Ukraina berpotensi meluas ke Baltik. Kondisi ini terjadi seiring dengan ketegangan yang terjadi antara Finlandia dan Swedia dengan Rusia.

Akibatnya, kenaikan harga komoditas akan terus berlanjut dan berpotensi makin tinggi. Dalam kondisi demikian, posisi Indonesia bagaikan buah simalakama.

"Kenaikan tembaga, nikel, CPO dan batubara ini menguntungkan kita, tapi tingginya harga ICP ini akan menekan APBN kita," kata Said dalam Rapat Kerja DPR-RI dengan Pemerintah di Komplek DPR-MPR, Jakarta, Selasa (31/5).

Kenaikan harga komoditas tersebut membuat pemerintah mengusulkan revisi beberapa postur APBN beberapa waktu lalu. Harga ICP usulan pemerintah dipatok USD 80 - USD 100 per barel. Menurut Said angka tersebut akan berdampak pada alokasi subsidi dan kompensasi yang dibayarkan pemerintah melalui APBN.

"Ini tidak ada salahnya untuk sedia payung sebelum hujan," ungkapnya.

2 dari 2 halaman

Target Lifting Dinilai Rendah

Hanya saja, Said menyayangkan lifting minyak bumi yang ditetapkan pemerintah terlalu rendah. Dia menyadari hasil minyak bumi akan terus mengalami penyusutan setiap tahunnya. Namun, rendahnya target yang dibuat pemerintah tidak sejalan dengan investasi di sektor hulu.

"Di sektor hulu kita mendapatkan investasi USD 10,7 miliar atau Rp 155 triliun. Jumlahnya meningkat dari tahun 2020 yang hanya USD 10,7 miliar," kata dia.

Sehingga seharusnya lifting minyak bumi bisa ditingkatkan menjadi sekitar 700 ribu barel per hari. Lebih tinggi dari target pemerintah yakni 619 ribu - 680 ribu barel per hari.

Sedangkan untuk lifting gas yang ditetapkan pemerintah sebesar 1,02 juta hingga 1,11 juta barel setara minyak per hari.

(mdk/bim)