Kepala LKPP sebut Indonesia kekurangan tenaga ahli pengadaan barang

Kepala LKPP sebut Indonesia kekurangan tenaga ahli pengadaan barang
Kepala LKPP Agus Prabowo. ©2015 Merdeka.com
UANG | 3 Agustus 2016 12:21 Reporter : Gede Nadi Jaya

Merdeka.com - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat minimnya sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang ahli dalam bidang pengadaan barang atau jasa. Hal ini disebabkan sistem akademis yang belum menunjang pengembangan sektor ini.

Kepala LKPP, Agus Prabowo, mengatakan kondisi ini harus cepat berubah agar sektor pengadaan banyak muncul SDM berkualitas yang dapat melahirkan ide-ide baru yang segar dan inovatif.

"Saat ini di Indonesia jumlah akademisi yang memiliki perhatian terhadap sektor pengadaan masih sangat sedikit. Hal itu juga terlihat dengan kurangnya disiplin keilmuan pengadaan di tingkat perguruan tinggi," ujarnya di Bali, Rabu (3/8).

Maka dari itu, penyelenggaraan International Public Procurement Conference (IPPC) kali ini diharapkan membuka kesempatan bagi seluruh peserta dapat bertukar informasi dalam merumuskan strategi dan kebijakan pengadaan secara tepat.

Diharapkan peserta nantinya dapat menghasilkan gagasan sekaligus sistem manajemen pengadaan yang berkualitas dalam mendukung modernisasi dan reformasi pengadaan.

"Kita tahu, konferensi khusus bagi para praktisi, akademisi, pengambil kebijakan dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah masih sangat sedikit. Melalui International Public Procurement Conference, kita bisa saling berbagi informasi, pengetahuan dan pengalaman," tegas Prabowo.

"Selama lebih dari 10 tahun perhelatan IPPC, peserta yang hadir dalam konferensi ini terus meningkat. Tercatat saat ini lebih dari 150 peserta, baik dari kalangan akademisi, praktisi, maupun pengkut dari berbagai negara," pungkasnya.

Konferensi dua tahunan yang memasuki putaran ketujuh ini digelar selama tiga hari dari 3-5 Agustus 2016. Mengambil tema 'Trends In Public Procurement', perhelatan ini akan membahas sejumlah isu yang sedang berkembang dari seluruh penjuru dunia.

Beberapa topik pembahasan yang menjadi isu saat ini diantaran tentang, ‎reformasi pengadaan barang/jasa pemerintah, ‎tata kelola, regulasi dan hal teknis pengadaan barang atau jasa pemerintah, pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement), pengadaan barang atau jasa pemerintah sebagai alat sosial ekonomis, inovasi pengadaan barang atau jasa pemerintah, desentralisasi dan sentralisasi pengadaan barang atau jasa pemerintah, modernisasi pengadaan barang atau jasa pemerintah serta berbagi pengalaman praktik pengadaan barang atau jasa pemerintah di berbagi negara. (mdk/bim)

KPK sebut korupsi barang dan jasa paling dominan

AirNav Indonesia gandeng LKPP modernisasi pengadaan barang dan jasa

Bahas anggaran pengadaan alutsista, Menhan rapat tertutup dengan DPR

KPK tetapkan Dirjen Hortikultura Kementan tersangka pengadaan pupuk

Pemerintah tandatangani kontrak pengadaan ESDM senilai Rp 136 M

Masa reses, DPR perbaiki toilet dan beli belasan bus mewah

Pengadaan barang dan jasa pemerintahan Jokowi lelet

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami