Keuntungan Indonesia Saat Miliki UU Perampasan Aset

Keuntungan Indonesia Saat Miliki UU Perampasan Aset
Konpers PPATK Terkait Deteksi Transaksi Kasus Narkotika Rp400 Triliun. ©2021 Liputan6.com/Maulandy Rizki Bayu Kencana
EKONOMI | 21 Desember 2021 15:28 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset kembali gagal masuk program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas di DPR RI pada 2021 ini. Padahal, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menilai kehadiran aturan ini sangat penting untuk memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia.

"Dari sisi PPATK sangat serius, bahwa RUU PA dan pembatasan uang tunai ini adalah solusi yang paling efektif dalam upaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPU," seru Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam acara pers konferensi akhir tahun PPATK di Jakarta, Selasa (21/12).

Ivan menilai, RUU Perampasan Aset merupakan solusi jitu untuk mengembalikan hak dan kekayaan negara yang dicuri oleh pihak tak bertanggung jawab.

"Kalau tersangkanya kabur, dia meninggal dunia, tapi ternyata tidak bisa dibawa ke pengadilan, bisa lakukan upaya lain. Penegak hukum bisa pidana harta kekayaan ilegal tadi, kita bisa melawan dari hartanya," terangnya.

2 dari 2 halaman

Dorong Masuk Prolegnas Prioritas 2022

prolegnas prioritas 2022

Oleh karenanya, PPATK bersikukuh mendorong RUU Perampasan Aset untuk masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2022, termasuk RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal.

"Sehingga dengan demikian sangat penting bagi kita semua tidak hanya pidanakan orangnya. Tapi lebih bagaimana aset-aset yang bersumber dari hasil tindak pidana tadi bisa kemudian disita dan dirampas, untuk dimanfaatkan bagi kepentingan negara, haknya dikembalikan ke negara," tuturnya.

Sementara Direktur Hukum PPATK Fitriadi Muslim menceritakan, RUU Perampasan Aset sudah masuk dalam long list Prolegnas 2020-2024. Untuk bisa masuk dalam Prolegnas Prioritas 2022, rancangan undang-undang itu harus segera disepakati pada awal tahun depan.

"Teman-teman Kemenkumham sudah sampaikan informasi, sudah diusulkan pembahasan di Baleg DPR, tapi tidak disepakati Baleg dan diterima oleh pemerintah, jadi belum masuk dalam prioritas," tutur dia.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com

(mdk/bim)

Baca juga:
Kasus Jiwasraya, PPATK Sudah Telusuri Transaksi Senilai Rp100 Triliun
PPATK Ungkap Perputaran Uang Bisnis Narkotika di Indonesia Capai Rp 400 T
PPATK Deteksi Uang Kotak Amal Kerap Jadi Sumber Dana Terorisme
PPATK: Dana Terorisme 2021 dari Donasi Pribadi, Yayasan dan Usaha
PPATK Gelar Diseminasi Aturan Permintaan Informasi
PPATK Susun Strategi Cegah Kerugian Masyarakat dari Pinjol Ilegal
PPATK Sebut Modal Pinjol Ilegal Diduga Berasal Dari Hasil Korupsi hingga Narkoba

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami