Keuntungan Negara dari Deviden PMN Capai Rp378 Triliun
Merdeka.com - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata menyebutkan, deviden yang berhasil terima dari penyertaan modal negara (PMN) mencapai Rp378 triliun pada periode 2010-2019. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan PMN yang sudah diberikan pemerintah pada periode yang sama sebesar Rp233 triliun.
"Secara agregat, berarti sebetulnya PMN sejak 2005-2019 yang Rp233 triliun tadi itu sudah ketinggalan, kalah besar dibanding dividen yang diterima negara dari BUMN-BUMN sejak 2010-2019 yang mencapai Rp378 triliun," kata dia dalam webinar Dukungan Pemerintah Kepada BUMN pada APBN 2020, Jumat (20/11).
Dia menjelaskan, secara fundamental PMN merupakan investasi pemerintah kepada BUMN dan lembaga. Sehingga menjadi hal lumrah ketika masyarakat ingin mengetahui apakah PMN yang sudah diberikan memberikan untung atau tidak bagi negara.
Namun, pihaknya memastikan setiap penempatan PMN tidak dimaksudkan untuk mendapatkan deviden secara besar-besaran. Mengingat, terdapat tujuan lain dari pemberian PMN tersebut yakni berupa penugasan dari pemerintah untuk program sosial.
"Contohnya PLN, kami meminta PLN terus mengembangkan listrik di pedesaan supaya seluruh desa di Indonesia teraliri listrik. Kita juga meminta PLN mengembangkan energi baru terbarukan, dari awal sudah ada pemikiran itu," paparnya.
Begitupun dengan penempatan PMN kepada Hutama Karya untuk pembangunan jaringan tol di pulau Sumatera. Dipastikannya pemerintah belum akan mengejar deviden dari operasional tol anyar tersebut.
"Karena keuntungan Hutama Karya masih jauh, jadi kita tidak mengharapkan dividen dari tol Sumatera. Tapi kita yakin dalam beberapa tahun ke depan ekonomi Sumatera meningkat pesat," ujar dia
Oleh karena, pihaknya memastikan pemerintah akan memberikan perlakuan khusus terhadap setiap penempatan PMN terhadap BUMN maupun lembaga. Antara lain dengan tidak hanya menekankan pada sisi deviden semata.
"Kita tidak selalu menempatkan PMN untuk mendapat deviden besar. Bahkan mungkin saja untuk beberapa periode ikhlas untuk tidak mendapatkan deviden dalam jumlah besar," tutupnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2024 mencapai USD145,1 miliar atau Rp2.275 triliun
Baca SelengkapnyaKinerja positif BUMN akan berpengaruh pada setoran dividen ke kas negara.
Baca SelengkapnyaPosisi utang pemerintah relatif aman dan terkendali karena memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaDengan capaian ini, untuk keseimbangan primer mengalami surplus mencapai Rp122,1 triliun.
Baca SelengkapnyaEstimasi investasi dari 2 negara tersebut diperkirakan mencapai Rp7 triliun.
Baca SelengkapnyaSekitar 55 persen dari kenaikan ini berasal dari negara-negara maju, terutama didorong oleh AS, Prancis, dan Jerman.
Baca SelengkapnyaBatas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaNaiknya utang luar negeri karena penarikan pinjaman, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek.
Baca Selengkapnya