KKP Minta ABK Rundingkan Besaran Gaji Sebelum Berlayar

KKP Minta ABK Rundingkan Besaran Gaji Sebelum Berlayar
UANG | 10 Juni 2020 14:53 Reporter : Anggun P. Situmorang

Merdeka.com - Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Zulficar Mochtar mengatakan, salah satu permasalahan utama Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia saat ini adalah penggajian yang tidak jelas antara pemberi kerja dan pekerja. Padahal seharusnya, ini menjadi kesepakatan yang tidak boleh dilanggar.

Dia mengimbau, ABK memastikan terlebih dahulu hak-hak apa saja yang diperoleh sebelum berangkat berlayar. Setidaknya harus ada perjanjian hitam diatas putih agar pemberi kerja tidak semena-mena kepada pekerja.

"Jadi konsepnya gaji ABK, bisa gaji tetap plus bagi hasil dan bonus hasil tangkapan. Ini harus dirundingkan karena kalau memaksakan jumlah nya ini saja, akan terjadi nanti permasalahan terkait ABK," ujar Zulficar dalam diskusi online, Jakarta, Rabu (10/6).

Pengaturan gaji sendiri dapat dilakukan dan disepakati oleh pemberi kerja atau pengusaha dengan ABK secara transparan. Namun, besaran minimal yang harus diterima para ABK adalah sekitar dua kali UMR yang berlaku pada suatu daerah.

"Penggajian, ini sebenarnya untuk pengupahan dua kali UMR sebenarnya. Kalau tidak, akan terjadi permasalahan yang tidak diinginkan dan konsep ini tentu saja harus bisa mewakili kepentingan ABK dan pengusaha," jelas Zulficar.

Baca Selanjutnya: Syarat Menjadi ABK...

Halaman

(mdk/azz)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami