Komisi VI DPR: Kami Fokus Selesaikan Masalah Jiwasraya Tanpa Membuat Gaduh

Komisi VI DPR: Kami Fokus Selesaikan Masalah Jiwasraya Tanpa Membuat Gaduh
UANG | 6 Januari 2020 12:36 Reporter : Arie Sunaryo

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Aria Bima, menyebut salah satu solusi terkait persoalan kasus gagal bayar polis nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah dengan cara restrukturisasi. Anggota DPR RI asal Solo itu meyakini kasus Jiwasraya bisa segera teratasi.

Komisi VI DPR RI, lanjut dia, akan terus mengawal penyelesaian masalah di Asuransi Jiwasraya. "Konsentrasi kami di penyelesaian masalah tanpa membuat gaduh. Salah satunya dengan pembentukan panitia kerja (panja) di komisi VI," jelas Bima kepada merdeka.com, kemarin.

Menurut dia, pengembalian uang nasabah yang jatuh tempo harus menjadi konsentrasi utama. Pengembalian tersebut, dikatakan Bima, bisa dilakukan secara bertahap. "Untuk pengembalian uang nasabah, Jiwasraya butuh suntikan modal yang cukup besar. Direksi harus punya rencana bisnis untuk menjamin pengembalian uang nasabah," ujar Bima.

Bima menyampaikan, restrukturisasi Jiwasraya menjadi salah satu prasyarat yang harus dilakukan. Sehingga pemerintah yakin dalam memberikan suntikan modalnya. Langkah selanjutnya, menurut Bima, adalah membentuk holding dengan BUMN lain dan menarik investor melalui proses privatisasi.

"Selain pemberian modal baru dari pemerintah, langkah untuk membentuk holding dengan BUMN lain juga menjadi salah satu solusi yang tengah dibahas," imbuhnya.

Bima menambahkan, penjualan saham ke publik bisa dilakukan selama pemerintah masih tetap memegang saham mayoritas di atas 51 persen. "Saya yakin saham Jiwasraya masih memiliki daya tarik yang cukup besar. Jiwasraya ini memiliki intangible asset berupa 5,2 juta nasabah," jelasnya.

Banyaknya jumlah nasabah menjadikan Jiwasraya sebagai salah satu perusahaan asuransi terbesar. Jika Jiwasraya mampu keluar dari masalah tersebut, dia yakin tingkat kepercayaan publik juga semakin meningkat. Sehingga diharapkan akan membuktikan bahwa masa depan perusahaan tersebut masih memiliki prospek yang cerah.

1 dari 1 halaman

Cerita Erick Thohir Dituduh Rampok Uang Nasabah Jiwasraya

thohir dituduh rampok uang nasabah jiwasraya rev1

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku telah menerima laporan terkait adanya aksi unjuk rasa di sejumlah titik terkait persoalan kasus Jiwasraya. Bahkan, dirinya menjadi bulan-bulanan para nasabah dan dituduh telah menggelapkan dana polis tersebut.

"Bahkan saya dengar minggu depan Istana, Kementerian BUMN, KPK akan didemo. Dibilang saya ambil uang, saya bingung kan baru datang baru mau bersih-bersih," kata Erick ditemui di Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (5/1).

"Tapi kami dituduh-tuduh dan dibilang kita yang merampok ya saya rasa teman-teman media tau lah siapa yang merampok," sambungnya.

Dia menegaskan, pemerintah hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan bertanggung jawab penuh menuntaskan persoalan gagal bayar Jiwasraya. Salah satu upayanya, yakni dengan membentuk skema holding.

Dari skema holding tersebut paling tidak ada cash flow sekitar Rp1,5 - 2 triliun yang nantinya akan digunakan untuk membayar nasabah selama ini belum mendapatkan kepastian. "Intinya apa Presiden Jokowi cari solusi dan bertanggung jawab dan tidak melarikan diri," tandas dia.

(mdk/bim)

Baca juga:
BPK akan Rilis Hasil Investigasi Kasus Jiwasraya Pekan Ini
Erick Tohir Kaji Pembentukan Satu Atap Dana Pensiun BUMN
Cerita Erick Thohir Dituduh 'Rampok' Uang Nasabah Jiwasraya
Korupsi Jiwasraya, Kejaksaan Agung Sudah Periksa Puluhan Saksi dan Cekal 10 Orang
Dipanggil Kejagung Atas Kasus Jiwasraya, Petinggi OJK Bocorkan ini Pertanyaan Jaksa
Kejagung Minta 10 Orang Dicegah, Jokowi Harap Kasus Jiwasraya Bisa Tuntas
Kejagung Tolak Komentari Wacana Pansus Jiwasraya

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami