Komisi XI DPR Usul Fungsi Pengawasan OJK Dikembalikan ke BI

Komisi XI DPR Usul Fungsi Pengawasan OJK Dikembalikan ke BI
UANG | 21 Januari 2020 14:53 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengusulkan agar fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat dikembalikan ke Bank Indonesia (BI). Dengan demikian, secara tidak langsung DPR meminta OJK dibubarkan.

Wakil Ketua Komisi XI, Eriko Sotarduga mengatakan, pengembalian fungsi pengawasan sangat dimungkinkan terjadi. Mengingat pada saat itu regulator keuangan berada di tangan Bank Sentral Indonesia.

"Memungkinkan saja OJK dikembalikan ke BI, di Inggris sudah terjadi, beberapa negara juga sudah terjadi nah ini tentu harus dievaluasi (OJK)," kata Eriko di Ruang Rapat Komisi XI, DPR RI, Jakarta, Selasa (21/1).

Dia menjelaskan, pemisahan OJK dan BI pada tahun 2012 lalu merupakan inisiasi DPR dan juga pemerintah untuk mengantisipasi krisis ekonomi di Indonesia. Namun setelah OJK menjalankan tugas selama 8 tahun, pengawasan di industri keuangan khususnya asuransi dinilai tidak maksimal sehingga menyebabkan beberapa perusahaan asuransi gagal bayar.

"Kita bicara dahulu mereka melakukan (pemisahan) itu untuk pengawasan lebih baik, ternyata hasilnya tidak maksimal," tambah Eriko.

1 dari 1 halaman

Panja Industri Jasa Keuangan

jasa keuangan rev1

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi membentuk panitia kerja (panja) untuk fokus pada permasalahan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), AJB Bumiputera 1912, PT Asabri (Persero), PT Taspen (Persero), dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Ketua Komisi XI, Dito Ganinduto mengatakan, Komisi XI merasa prihatin dengan kondisi industri jasa keuangan saat ini. Menurutnya, permasalahan yang terjadi dengan industri jasa keuangan saat ini sudah mengkhawatirkan.

"Menyikapi kondisi tersebut, Komisi XI DPR RI dalam Rapat Internal pada tanggal 20 Januari 2020 telah menyepakati untuk membentuk Panitia Kerja Pengawasan Kinerja," kata Dito.

Dengan terbentuknya panja ini, diharapkan dapat memetakan masalah dan mencari solusi terbaik bagi penyelesaian masalah yang ada. Sehingga nasabah tidak dirugikan, korporasi akan dikelola dengan baik, pengawasan akan berjalan dengan efektif.

"Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan tetap terjaga dan akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," imbuhnya. (mdk/azz)

Baca juga:
PPATK Selidiki Aliran Dana di Jiwasraya dan Asabri
Selesaikan Kasus Jiwasraya, Komisi XI Koordinasi dengan Kementerian BUMN
PPATK Siap Bantu Kejagung Telusuri Aliran Dana Tersangka Kasus Jiwasraya
DPR Resmi Bentuk Panja Selesaikan Kasus Jiwasraya Hingga Asabri
PPATK Belum Telisik Duit Jiwasraya Mengalir ke Parpol dan Pejabat
5 Karyawan Benny Tjokrosaputro Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Jiwasraya

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami