KPPU Bakal Tolak Merger Gojek dan Grab Jika Berpotensi Timbulkan Monopoli

KPPU Bakal Tolak Merger Gojek dan Grab Jika Berpotensi Timbulkan Monopoli
UANG | 3 Desember 2020 17:34 Reporter : Sulaeman

Merdeka.com - Kabar merger antara dua decacorn yakni Grab dan Gojek sukses membetot perhatian masyarakat. Saat ini dikabarkan keduanya telah hampir mencapai kesepakatan untuk menggabungkan bisnis.

Menyikapi hal itu, Juru Bicara yang juga Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Guntur Syahputra Saragih mengaku hingga saat ini belum bisa memberi keterangan lebih. Sebab, belum ada notifikasi atau pemberitahuan secara resmi terkait rencana merger antara dua decacorn itu.

"Untuk soal merger itukan sesuatu yang belum terjadi, sehingga kita tidak bisa berbicara lebih. Kita juga belum memperoleh notifikasi langsung baik dari pihak Grab ataupun Gojek," ujar dia saat dihubungi Merdeka.com, Kamis (3/12).

Namun, terkait potensi terjadinya tindakan palanggaran monopoli dari merger itu, KPPU akan merujuk bagaimana pengaruhnya terhadap konsentrasi pasar, potensi dampak, serta potensi perilaku yang melanggar UU nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

"Karena KPPU juga diamanatkan untuk memberantas persaingan usaha secara tidak sehat, misalnya praktik monopoli. Jadi, tentu sesuai aturan perundang-undangan KKPU boleh menolak aktivitas merger jika memenuhi unsur monopoli atau perbuatan yang melawan hukum," tuturnya.

Guntur menambahkan, bahwa hingga sore ini pihaknya juga belum menerima adanya permintaan konsultasi terkait rencana merger dua perusahaan raksasa penyedia layanan jasa transportasi online itu. "Jadi, sampai saat ini belum ada konsultasi dari Grab ataupun Gojek terkait penggabungan bisnis itu," tegasnya.

Baca Selanjutnya: Gojek dan Grab Dikabarkan Siap...

Halaman

(mdk/bim)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami