KSPI: Presiden Jokowi Telah Setujui Revisi PP soal Upah Buruh

UANG | 29 April 2019 15:00 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui tuntutan buruh terkait revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan atau upah buruh. Persetujuan ini telah diutarakan Jokowi saat serikat pekerja diundang ke Istana Bogor pada Jumat lalu.

"KSPI mengapresiasi dan berterimakasih kepada presiden Jokowi yang menyetujui adanya revisi PP 78. Meski kita belum tahu siapa yang akan menjadi presiden berikutnya," ujar dia saat sesi konferensi pers di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Senin (29/4).

Dengan begitu, pernyataan Jokowi perihal revisi PP 78/2015 tersebut akan coba KSPI deklarasikan saat perayaan May Day pada 1 Mei mendatang. Menurutnya, perubahan formulasi peraturan tentang pengupahan ini wajib diimplementasikan, sebab kaum buruh menuntut untuk mendapat upah yang berkeadilan.

"Kita enggak setuju upah murah. Kita setujunya upah berkeadilan," seru Said Iqbal.

Dia pun menyoroti dihapuskannya hal runding buruh dalam PP Nomor 78, sehingga membuat pemerintah seolah sepihak dalam penentuan data upah buruh minimum seperti yang dilakukan beberapa negara beraliran kiri. "Data upah minimum itu sepihak pemerintah. Itu seperti yang dilakukan negara komunis seperti Kuba dan Korea Utara. Itu bertentangan dengan bermacam aturan pada undang-undang tentang pengupahan," tuturnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com

Baca juga:
Kerja saat Pilpres, Pekerja Wajib Dapat Uang Lembur
BPS: Upah Riil Petani Turun 0,16 Persen di Maret 2019
KSPSI Dukung Jokowi Revisi PP 78 Tentang Pengupahan
Di Hadapan Buruh, Jokowi Janji Revisi PP Pengupahan dan Bangun Rumah Murah
Masih Ada Perusahaan Beri Gaji Karyawan di Bawah UMK
Pengusaha Nilai Jokowi Berani Ambil Kebijakan Tak Populis Demi Majukan Ekonomi

(mdk/azz)