KSPI Usul Bantuan Obat untuk Pasien Isoman Dilakukan dengan Skema BPJS Kesehatan

KSPI Usul Bantuan Obat untuk Pasien Isoman Dilakukan dengan Skema BPJS Kesehatan
Presiden KSPI Said Iqbal. ©2020 Liputan6.com/Tira Santia
EKONOMI | 26 Juli 2021 15:17 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai skema pembagian bantuan obat dan vitamin yang dilakukan pemerintah masih belum menyentuh buruh pabrik. Presiden KSPI, Said Iqbal meminta pemerintah menyalurkan obat dan vitamin bagi buruh yang menjalani Isolasi Mandiri (Isoman) melalui skema BPJS Kesehatan.

Dengan begitu, buruh akan lebih mudah mendapatkan obat atau vitamin sebagai pendorong pemulihan dari isoman. Alasannya, jaringan luas yang dimiliki BPJS Kesehatan mampu menyentuh buruh yang menjalani isoman.

"Telemedicine bagus, tapi jangkauan susah. Bansos (bantuan obat) itu lewat dinsos ke Puskesmas dan memerlukan lapor. Kalau lewat BPJS kesehatan ini mudah, please help us," katanya dalam konferensi pers secara virtual, Senin (26/7).

Mengacu survei ke berbagai serikat buruh yang ada di lingkupnya, didapatkan 90 persen perusahaan tidak memberikan bantuan obat dan vitamin ke para pekerjanya.

"Ada perusahaan yang memberikan vitamin? Ada 10 persen. 90 persen tidak memberikan obat dan vitamin, terutama yang upah harian, (misalnya industri) tekstil, sepatu, garmen,” katanya.

Survei tersebut dilakukannya sejak pemberlakuan PPKM Darurat hingga PPKM Level 4 hingga 25 Juli 2021. Kemudian, terkait perpanjangan masa pembatasan, Said Iqbal mengaku akan kembali mengevaluasi setelah pemberlakuan PPKM Level 4 selesai 2 Agustus 2021.

2 dari 2 halaman

Klaster Pabrik

Survei yang dilakukan KSPI juga mencatatkan bahwa dari 1.000 perusahaan, 10 persen perusahaan di antaranya tercatat rasio penularan sebesar satu hingga lima persen. Sementara itu, 80 persen lainnya dengan rasio penularan berkisar 5-10 persen.

"Dan sisanya tingkat penularannya lebih dari 10 persen, dan itu terjadi di perusahaan-perusahaan besar," katanya.

Kemudian, tingkat kematian pada klaster buruh masih terjadi. sebagai contoh, dia mengatakan sedikitnya ada 20 buruh meninggal di PT Transjakarta di bawah pemerintah daerah DKI Jakarta. Di sana, katanya, tercatat tingkat penularan mencapai lebih dari 10 persen.

"20 orang sudah meninggal, dan ratusan telah kena Covid-19 (di PT Transjakarta)," katanya.

Said mengatakan jika perusahaan ingin tetap beroperasi dan melibatkan buruh, harus menjamin seluruh telah divaksinasi. "Kami minta perusahaan untuk menjalankan vaksin 100 persen jika ingin terus beroperasi. Kemudian komunikasikan dengan serikat buruh," katanya.

Reporter: Arief Rahman

Sumber: Liputan6.com (mdk/idr)

Baca juga:
Menkes: Favipiravir Gantikan Oseltamivir Jadi Obat Antivirus
Menkes Harap Azitromisin, Oseltamivir & Favipiravir Ada di Pasaran Pada Awal Agustus
Begini Cara Dapatkan Layanan Obat Gratis Bagi Pasien Isolasi Mandiri dari Kemenkes
Menteri Erick Pastikan Ketersediaan Obat-obatan Covid-19 di Apotek BUMN Aman
Jangan Panik, Ini Hal yang Perlu Dilakukan jika Tubuh Alami Reaksi Usai Vaksin
9 Minuman yang Bisa Bantu Redakan Gejala Covid-19 Ringan
Jokowi Minta Menteri Bagikan Vitamin dan Obat untuk Masyarakat hingga Pasien Covid

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami