Kunjungi Korea, Jokowi 'Jemput Bola' Investasi Mobil Listrik Hyundai di RI

UANG | 13 November 2019 17:28 Reporter : Wilfridus Setu Embu

Merdeka.com - Indonesia bakal menandatangani kerja sama investasi Hyundai di Indonesia dalam waktu dekat. Nilai kerja sama pembangunan pabrik mobil listrik tersebut mencapai USD 1 miliar dan akan diresmikan dalam lawatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke negeri ginseng pada bulan ini.

"Hyundai, nanti insya Allah Presiden ke Korea Selatan tanggal 24 (November) itu akan ditandatangani USD 1 miliar untuk mereka masuk sini," kata Menko Luhut Binsar Panjaitan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (13/11).

Luhut telah meminta kepada pihak Hyundai agar menggunakan bahan baku dari dalam negeri. Salah satunya bahan baku mobil listrik, yakni lithium baterai dari Morowali.

"Mereka sudah saya minta kalian pakai bahan dari Morowali," ujar dia.

Selain itu, dia pun meminta agar dalam membuat ban untuk mobil listrik, Hyundai menggunakan bahan baku karet yang juga berasal dari Tanah Air.

"Kedua, ban mobil, dari awal saya sudah minta mereka pakai karet kita. Sekarang Dunlop sudah. Jadi nanti semua mobil listrik yang diproduksi di Indonesia pakai karet ban karet kita," tandasnya.

1 dari 1 halaman

Pemerintah Terbitkan Daftar Positif Investasi

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah akan menerbitkan daftar positif (positive list) investasi pada Januari 2020. Daftar positif tersebut merupakan daftar prioritas investasi yang dilakukan di Indonesia.

"Pemerintah akan mengeluarkan positive list di bulan Januari," ujar Menko Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (11/11).

Daftar Negatif Investasi (DNI) yang selama ini sedang dalam tahap pembahasan tetap akan dimasukkan dalam Peraturan Presiden (Perpres). Sementara itu, daftar positif investasi akan menjadi acuan investasi apa saja yang diperbolehkan di Indonesia dan berada dalam aturan khusus.

"Kalau DNI kan domainnya ada di Perpres. Tapi basic yang negatif itu ada di omnibus law apa yang dilarang, yang dilarang berdasarkan konvensi internasional. Tetapi di luar itu ada positive list, ada white list, ada yang mungkin harus dipersyaratkan khusus. Misal, harus ada kerja sama dengan usaha kecil dan menengah," jelas Airlangga.

Adapun daftar positif investasi tersebut nantinya berisikan investasi yang tidak banyak menggunakan bahan baku impor atau bisa mengkonversikan kebutuhan impor Indonesia selama ini. Daftar positif investasi tersebut nantinya juga akan beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta dipertimbangkan mendapat tax holiday.

"Kan prioritas kita substitusi impor, jadi kita tahu komoditas yang impornya tinggi, itu yang akan prioritas dan ada namanya fasilitas tax holiday. KBLI nya sudah ada. Jadi KBLI yang mendapatkan tax holiday akan kita dorong sehingga kalau kampanye di luar kita tahu apa yang mau dibangun. Bahkan kita juga dorong ini di kawasan ekonomi khusus di mana, sehingga antara rencana program dan itu bisa dilakukan," paparnya.

Ke depan, pemerintah hanya akan melarang investasi yang selama ini dilarang oleh dunia internasional. Beberapa di antaranya adalah senjata kimia serta investasi yang menggunakan merkuri.

"Bahwa apa yang dilarang itu yang jadi basis dalam perubahan DNI (daftar negatif investasi), kita hanya melarang yang dilarang berdasarkan konvensi internasional atau ada national interest. Jadi, yang dilarang itu senjata kimia, berproses melalui merkuri. Sehingga yang lain akan dibuka " tandasnya. (mdk/idr)

Baca juga:
PLN Usul Tarif Pengisian Energi Kendaraan Listrik Rp2.000 per kWh
PLN Gunakan Mobil Hingga Motor Listrik Sebagai Kendaraan Operasional
Moeldoko Bakal Kawal Pengembangan Kendaraan Listrik di Tanah Air
PLN dan Mobil Anak Bangsa Kerjasama Kembangkan Kendaraan Listrik di Indonesia
Kembangkan Mobil Listrik, Kemenhub Minta Gojek dan Grab Gandeng Produsen Lokal
Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Ikut Mejeng di IIMS Surabaya 2019