Langkah Pemerintah Selamatkan UMKM Dinilai Belum Optimal

Langkah Pemerintah Selamatkan UMKM Dinilai Belum Optimal
UANG | 11 Juli 2020 12:00 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, menilai langkah pemerintah dalam menyelamatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) belum optimal. Sebab, pemerintah hanya fokus menyediakan dana stimulus, namun tidak memikirkan pasar bagi UMKM.

"Sederhananya begini, UMKM biasanya bisa berjualan bekerja dan berproduksi dia mampu, tapi tidak ada (pasarnya) maka yang harus diselesaikan bagaimana menciptakan demand bagaimana ada yang beli," kata dia dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (11/7).

Enny memandang selama ini pemerintah hanya terfokus pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dianggap bisa menyelesaikan semuanya. Padahal, kata dia, itu bukanlah menjadi solusi utama untuk menyelamatkan UMKM.

"Seolah-olah hanya tertumpu kepada sektor keuangan. Seolah-olah dengan orang berhenti beraktivitas segala macam dengan diguyur dari sisi likuiditas itu persoalan akan selesai. Mereka lupa bahwa apa yang menyebabkan terganggunya aktivitas berbeda," kata dia.

Seperti diketahui, pemerintah menyiapkan dana stimulus pemulihan ekonomi nasional Rp123 triliun untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di masa pandemi. Rinciannya adalah subsidi bunga Rp35,28 triliun, penempatan dana untuk restrukturisasi Rp78,78 triliun.

Kemudian belanja imbal jasa penjaminan (IJP) Rp5 triliun, penjaminan untuk modal kerja Rp1 triliun, PPh Final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) Rp2,4 triliun, serta pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM Rp1 triliun.

1 dari 1 halaman

Pemerintah Dorong Digitalisasi UMKM Untuk Ciptakan Pasar

digitalisasi umkm untuk ciptakan pasar rev1

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebut para pelaku UMKM yang koneksi dengan ekosistem digital terbukti lebih mampu bertahan menghadapi krisis termasuk pandemi Covid-19. Hal tersebut disampaikannya saat Webinar Nasional Pembayaran Sehat Menggunakan QR Code Indonesian Standard (QRIS) di Masa Pandemi Covid-19 dan New Normal di Jakarta Rabu (24/6).

"Pandemi Covid-19 harus menjadi momentum untuk mempercepat digitalisasi UMKM di Indonesia. Saat ini baru 13 persen UMKM yang masuk ke ekosistem digital," katanya.

Dia mengatakan, peningkatan transaksi melalui digital sebagian besar terjadi pada segmen kebutuhan primer termasuk makanan, minuman, perlengkapan sekolah, perlengkapan kesehatan pribadi (masker, hand sanitizer).

"Kami selalu berdialog dengan para pelaku e-commerce dan pedagang pasar untuk mengingatkan bahwa perubahan perilaku konsumen ini harus diantisipasi dan ada tren belanja digital yang harus direspon," katanya.

Teten dalam beberapa kali kunjungannya langsung ke warung-warung tradisional di pasar juga mulai menemukan banyak dari mereka sudah menggunakan aplikasi digital secara terbatas.

Terlebih juga saat ini kesadaran masyarakat dan konsumen mengenai higienitas makin tinggi sehingga pembenahan UMKM dengan digitalisasi merupakan upaya nyata untuk memperkuat daya saing mereka agar bisa masuk ke pasar yang lebih luas dan modern.

"Perlu dukungan dari BI terutama dukungan digital payment untuk pengembangan KUMKM. Smesco Indonesia juga sudah memakai QRIS, ini jika makin diperluas dengan digitalisasi akan menjadi momentum UMKM untuk mengakses pasar lebih besar selain ada kemudahan untuk konsumen dan produsen di hulu, reseller di online juga akan saling kontribusi," katanya.

Teten mengakui faktanya memang tidak mudah untuk mendampingi UMKM untuk masuk ke dunia digital, hanya sekitar 4-10 persen saja yang akan langgeng dalam ekosistem baru tersebut.

Menurut dia, banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi termasuk karena kemampuan penguasaan teknologi yang masih rendah hingga kekuatan merespon konsumen secara daring juga masih lemah. Untuk itulah, Teten menilai dibutuhkan peran para reseller online untuk membantu pemasaran produk UMKM. Sebab UMKM sebagai produsen hampir tidak mungkin melakukan semuanya sendiri.

Apalagi momentum saat ini ketika banyak SDM berpendidikan baik tidak terserap pasar tenaga kerja atau bahkan mengalami PHK karena pandemi. SDM tersebut bisa dilatih menjadi reseller yang akan membentuk pemasaran produk UMKM secara online.

"Alibaba juga melakukan hal ini yakni melatih para jagoan jualan yakni reseller untuk membantu penjualan produk UMKM," katanya.

(mdk/bim)

Baca juga:
Faisal Basri Sentil Pengadaan Bansos Sembako Corona Tak Berdayakan UMKM
Pemerintah Bakal Beri Modal Kerja Rp2,4 Juta Bagi Pelaku Usaha Kecil Ultra Mikro
Dana PEN UMKM Terancam Tak Terserap Sempurna Karena Minimnya Akses UKM Ke Perbankan
Pemerintah Beri Sertifikasi Produk Koperasi dan UMKM Gratis Demi Genjot Daya Saing
Stimulus UMKM Dikritik, Hanya Indah Dalam Pembahasan
Cerita Pilu Pengrajin Tikar Lipat, 4 Bulan Tanpa Pemasukan Akibat Corona
Realisasi Dana PEN Sektor KUMKM per 9 Juli Capai Rp8,42 Triliun

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami