Laporan Keuangan KKP 2019 Dapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK

Laporan Keuangan KKP 2019 Dapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK
UANG » BANYUWANGI | 23 Juli 2020 12:19 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan tahun 2019. Opini WTP ini merupakan pertama bagi Edhy Prabowo sejak memimpin KKP.

"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran KKP yang telah bekerja keras meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang akuntable dan transparan. Terima kasih juga untuk BPK atas bimbingan dan arahan kepada jajaran kami," ujar Menteri Edhy dalam siaran persnya, Kamis (23/7).

Edhy menargetkan KKP akan kembali mendapat opini serupa di tahun depan. Untuk mempertahankan opini WTP ini, dirinya lantas meminta jajarannya terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan KKP dan segera menindaklanjuti rekomendasi temuan pemeriksaan BPK.

"Kerjasama yang baik perlu digali. Tahun ini dan tahun depan WTP kembali," imbuhnya.

Selain itu, pihaknya sangat terbuka dengan koreksi dari BPK. "Apabila ada yang tidak benar, segera kami dikoreksi bu, jangan ragu. Rumah KKP sangat terbuka bagi semua anggota KKP yang melihatnya. Inilah prinsip keterbukaan yang kami pegang," urainya.

Sementara itu, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV Isma Yatun, memberikan apresiasi karena KKP berhasil mempertahankan opini WTP, setelah tahun 2016 dan 2017 mendapat disclaimer.

"BPK memberikan opini WTP. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas, belanja, persediaan, dan aset tetap," ungkap Isma.

Isma berharap adanya inovasi teknologi dalam pengelolaan anggaran di KKP. Sebab, pemeriksaan BPK di masa mendatang akan banyak memanfaatkan teknologi informasi, khususnya pada masa pandemi. (mdk/azz)

Baca juga:
Kronologi Penangkapan Dua Kapal Pencuri Ikan di Natuna
Menteri Edhy Klaim Penggunaan Cantrang Tak Rusak Terumbu Karang
Nelayan di Lampung Timur Dukung Pencabutan Aturan Larangan Penggunaan Cantrang
Kasus Pengadaan Mesin Kapal 2016 di KKP, Kejagung Panggil Ketua E-Katalog
Aksi Damai Kiara di Depan Gedung KKP
Nelayan Banyuwangi Dukung Menteri Edhy Cabut Aturan Larangan Tangkap Benih Lobster

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami