Lewat data dokumen surga, pemerintah diminta tindak tegas pelaku penghindaran pajak

Lewat data dokumen surga, pemerintah diminta tindak tegas pelaku penghindaran pajak
Ilustrasi bahagia. ©Shutterstock/solarseven
EKONOMI | 11 November 2017 16:00 Reporter : Anggun P. Situmorang

Merdeka.com - Konsorsium Wartawan Investigasi Internasional (The International Consortium of Investigative Journalists/ICIJ) merilis dokumen bertajuk Paradise Papers. Dokumen tersebut berisi investigasi pembongkaran skema penghindaran pajak yang dimainkan oleh miliuner dan perusahaan dengan reputasi global.

Perwakilan Forum Pajak Berkeadilan, Nurkholis Hidayat, mengatakan saat ini masyarakat menunggu tindakan terhadap beberapa nama warga Indonesia yang tersangkut dalam hasil investigasi tersebut. Jika sebelumnya pada kasus Panama Papers pemerintah merespon dengan Tax Amnesty maka kali ini pemerintah diminta lebih tegas.

"Ketika Panama Papers kita lihat respons negara maju aktif menyelidiki, mencoba mencari peluang hukum untuk menjerat pelaku karena mereka bermain di wilayah abu-abu. Tapi di Indonesia, tidak seperti itu. Namun, adanya Tax Amnesty," ujar Nurkholis di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (11/11).

Nurkholis mengatakan, pada saat Panama Papers muncul ke publik, banyak negara mengambil tindakan tegas. Hal itu berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Pemerintah cenderung normatif, hanya melakukan pendataan lalu pemungutan pajak.

"Banyak negara ambil tindakan keras tapi Indonesia agak lunak. Respons selama ini di Indonesia masih normatif, cek orangnya sudah bayar pajak atau tidak. Lalu ambil denda dan akumulasi," jelasnya.

Padahal, seharusnya pemerintah dapat menindak tegas pelaku penghindaran pajak. "Kita punya UU KUP 39 tentang penggelapan pajak harusnya ya ditegakkan. Kalau cukup bukper harusnya selidiki hukum. Ini yang belum kami dengar dari pemerintah saat ini," jelasnya.

Untuk itu, dia meminta, pemerintah tidak menyianyiakan kesempatan dengan Paradise Papers. Pemerintah diharapkan tegas menindak oknum yang terbukti melakukan penghindaran pajak.

"Sekarang ada lagi Paradise Papers, kita ingin ada lagi langkah selanjutnya. Tidak berarti ada tax amnesty lagi. Tapi kita tunggu langkah konkretnya bagaimana," tandasnya.

ICW temukan kerugian negara di sektor energi hingga Rp 133,6 T

Ini bentuk penjajahan dan pahlawan masa kini versi Sri Mulyani

Pajak e-commerce diminta berlaku juga untuk penjual di sosial media

Sri Mulyani janjikan kemudahan pelaporan SPT pajak lewat GO-JEK

JK tak persoalkan tokoh Indonesia masuk paradise papers asal bayar pajak

Nadiem bertemu Sri Mulyani, bikin NPWP dan lapor SPT nantinya bisa lewat GOJEK

Sri Mulyani bakal pantau nama WNI dalam data Paradise Papers

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami