Lima Arahan Wapres Ma'ruf untuk Bank Syariah Indonesia

Merdeka.com - Wakil Presiden, Ma'ruf Amin memberikan pengarahan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Bank Syariah Indonesia (BSI) secara virtual. Dalam kesempatan itu dirinya memberikan beberapa saran dan masukan untuk menjadi bahan pertimbangan pada Rakernas tersebut.

Pertama, dia meminta sebagai hasil penggabungan tiga bank, BSI harus segera menuntaskan integrasi dalam kegiatan operasionalnya. Berbagai SOP (Standard Operational Procedures) harus segera diselaraskan baik dalam hal proses bisnis maupun dalam hal manajemen risiko.

"Dalam menjalankan operasional layanannya, BSI harus mampu menggabungkan keunggulan yang dimiliki saat ini," kata dia dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Bank Syariah Indonesia (BSI) secara virtual, Kamis (25/2).

Dia menyebut, dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi maupun jaringan BSI sejauh ini telah menjangkau 348 atau 67 persen dari 515 Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia. Jangkauan itu harus dioptimalkan untuk menjadi solusi layanan keuangan syariah yang mudah diakses oleh masyarakat.

Kedua, dia mengingatkan, tantangan terbesar dari suatu merger adalah integrasi budaya kerja. Wapres Ma'ruf ingin agar seluruh insan BSI menyadari bahwa sejak tanggal 1 Februari 2021, semua adalah insan BSI. Tidak ada lagi mengatasnamakan satu instansi.

"Saudara-saudara sekalian bukanlah lagi pegawai Bank Syariah Mandiri, ataupun pegawai BNI Syariah, ataupun pegawai BRI Syariah. Tapi saudara semua harus melebur menjadi bagian dari satu BSI dengan budaya kerja yang sama," jelas dia.

Dia melanjutkan, sebagai bank syariah yang maju dan modern tidak terlepas dari penggunaan teknologi informasi untuk mendukung layanan yang berbasis digital di semua lini bisnis. Oleh karenaya, dia mengingatkan dari awal bahwa integrasi sistem teknologi informasi harus dilakukan dengan sesegera mungkin tanpa mengabaikan faktor security.

"Sebagai bank dengan aset dan nasabah yang cukup besar, sudah tentu akan terjadi upaya penyusupan baik untuk mengacaukan jalannya operasi maupun untuk mengalihkan aset secara ilegal. Untuk itu, security dari sistem teknologi informasi yang digunakan harus dibangun dengan cermat sejak awal," jelas dia.

Keempat, Wapres Ma'ruf juga menekankan apa yang sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi pada saat peluncuran BSI tanggal 1 Februari yang lalu. Di mana BSI harus dapat melayani semua segmen dari nasabah mikro dan kecil, retail, sampai nasabah korporasi. Dan pesan ini diikuti dengan penekanan bahwa BSI harus dapat menjadikan nasabah mikro dan kecil agar naik kelas.

"Beliau tidak menginginkan bahwa kita cukup berpuas diri dengan melayani segmen mikro dan kecil, tetapi kita harus dapat membuatnya naik kelas menjadi usaha yang lebih produktif supaya usaha mikro ini tidak mengalami stunting, artinya dia kerdil, tidak besar-besar," jelas dia.

Selain itu, dirinya juga mengharapkan BSI dapat berperan aktif dalam mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT, BWM, koperasi syariah, dan lembaga keuangan mikro lainnya (LKM).

Terakhir, dia berpesan seluruh insan BSI harus memikirkan untuk menyusun rencana kerja untuk menjadikan BSI sebagai pemain global. Dia memahami ini tidak mudah mengingat pada saat ini BSI masih termasuk dalam kategori bank buku III.

Untuk itu, segala upaya meningkatkan BSI menjadi bank buku IV harus segera diwujudkan. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan dukungan pada kebijakan yang dapat meningkatkan peringkat BSI sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

"Dalam kaitan ini saya juga ingin menyampaikan apresiasi atas keberhasilan BSI memperoleh kepercayaan menjadi pemimpin sindikasi pembiayaan jalan lintas timur (Jalintim) Sumatera. Diharapkan ke depan kepercayaan yang diberikan kepada BSI akan semakin besar, semakin banyak," pungkasnya.