Luhut Akui UU Ketenagakerjaan Tak Sentuh Perlindungan ABK Indonesia

Luhut Akui UU Ketenagakerjaan Tak Sentuh Perlindungan ABK Indonesia
UANG | 17 Mei 2020 09:53 Reporter : Anisyah Al Faqir

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara terkait kasus anak buah kapal (ABK) Indonesia yang dilarung ke laut di Korea Selatan. Dia mengatakan, memang UU Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan tidak menyentuh awak kapal.

"Memang UU yang dibuat tahun 2013 ini tidak menyentuh pada pekerja awak kapal," kata Luhut dalam Bincang Khusus Sesi IV RRI, Jakarta, Sabtu (16/5).

Pemerintah pun telah menggelar rapat khusus untuk melakukan sejumlah harmonisasi dengan sejumlah aturan dan konvensi internasional yang ada. "Kita harmonisasi undang-undang itu untuk diperbaiki," kata dia.

Saat ini, harmonisasi sedang dikerjakan Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian, pihaknya juga bersepakat dengan Kementerian Luar Negeri untuk memperbaiki kontrak perjanjian pekerja dengan pihak terkait.

Mantan Menko Polhukam ini meminta agar dalam perjanjian kontrak kerja bisa memuat hak pekerja yang selama ini belum ada. "Dalam perjanjian kontrak itu kami minta supaya ada hak pegawai yang selama ini belum dilihat dan selalu jadi masalah," kata Luhut.

Selain itu, dia juga telah menugaskan Menteri Luar Negeri Retno Edi Marsudi untuk mengatasi ini lewat jalur diplomatik. "Menlu secara jalur diplomatik sudah menyelesaikan itu," tandasnya. (mdk/azz)

Baca juga:
Indonesia Laporkan Dugaan Eksploitasi ABK asal Indonesia ke Dewan HAM PBB
Minimnya Kompetensi Bikin ABK Indonesia Jadi Budak di Kapal Asing
Polisi Periksa Direktur Perusahaan Penyalur ABK WNI di Kapal China Dibuang ke Laut
ABK Jadi Korban Tumpang Tindih Aturan
Nestapa ABK RI, Pendidikan Rendah Buat Mudah Tergiur Iming-Iming Gaji Tinggi
Kemenaker Diminta Ratifikasi Konvensi ILO 188 Lindungi ABK WNI di Luar Negeri

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami