Mahfud MD Sebut Omnibus Law akan Berantas Korupsi

UANG | 22 Januari 2020 12:23 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dibentuk untuk menghilangkan praktik korupsi. Sebab, dalam proses perizinan investasi kerap kali ditemui proses yang berbelit dan panjang sengaja dibiarkan untuk kepentingan pejabat tertentu

"Tumpang tindih aturan itu bukan hanya sebatas administrasi, melainkan karena ada sisi korupsinya di sana. Hukum diatur sedemikian rupa untuk mendapat untung," ujar Mahfud di Jakarta, Rabu (22/1).

Dia menyebut, banyak para investor yang akhirnya tidak jadi menanamkan modalnya ke Indonesia karena kehabisan modal hanya untuk mengurus persyaratan. Salah satunya, terkait dengan izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

"Orang kadang mau investasi, lalu menunggu amdal, dua tahun uangnya sudah habis. Tiba-tiba ada pejabat apakah itu anggota DPR atau Kementerian, sini lewat saya saja. Tapi mereka dapat fee. Itu bener. Secara hukum berisiko kalau ketahuan hancur dia," kata dia.

Selain meminimalisir terjadinya tindak korupsi, pemerintah juga berkomitmen untuk memangkas proses kegiatan-kegiatan berusaha lainnya. Seperti dalam hal dwelling time di pelabuhan yang disoroti Presiden Joko Widodo.

"Sampai sekarang belum juga selesai. Proses bongkar muat itu lama karena BNN memeriksa narkoba, BPNT memeriksa barang-barang terorisme, Bea Cukai periksa cukai, macam-macam banyak sekali. Kalau merevisi UU masing-masing akan lama. Jadi diangkat saja semua pasal yang jadi masalah ke omnibus law," tandasnya.

1 dari 1 halaman

Draf RUU Omnibus Law Diterima DPR Pekan Depan

DPR RI akan menggelar rapat paripurna ke 8 masa Persidangan II tahun sidang 20192020. Rencananya rapat paripurna akan digelar siang ini pukul 13.00 WIB. Agenda paripurna salah satunya mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang belakangan menjadi polemik di masyarakat.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco menyatakan RUU tersebut disahkan karena sudah masuk 50 RUU prioritas. Meski demikian, ia mengaku belum mendapat draf resmi RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dari pemerintah.

"Kami belum mendapatkan draf resminya, paling lambat akan kami terima minggu depan," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (22/1).

Karena belum menerima draf RUU tersebut, Dasco menyebut pihaknya belum bisa berkomentar terkait pasal-pasal yang ditolak masyarakat termasuk buruh.

"Sekarang ini banyak yang beredar draf-draf RUU dan jadi polemik di masyarakat. Nah kami nggak mau menanggapi polemik itu sebelum mendapatkan naskah akademik dan draf yang resmi," jelasnya. (mdk/azz)

Baca juga:
Menko Polhukam Tegaskan Omnibus Law Cuma Hapus Pasal yang Tumpang Tindih
Masuk Prolegnas, Draf RUU Omnibus Law Diterima DPR Pekan Depan
RUU Omnibus Law Amat Rahasia, Perancang Harus Teken di Atas Materai?
Mahfud MD Bantah Omnibus Law untuk Kepentingan China
PKS: RUU Omnibus Law Abaikan Perlindungan Konsumen Muslim
DPR Gelar Rapat Paripurna Sahkan RUU Prioritas dalam Prolegnas 2020

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.