Manajemen Alpen Food Industry Tegaskan PHK Pekerja di Februari Bukanlah Sepihak

Manajemen Alpen Food Industry Tegaskan PHK Pekerja di Februari Bukanlah Sepihak
UANG | 8 Juli 2020 06:15 Reporter : Syakur Usman

Merdeka.com - Urusan perselisihan hubungan industrial antara PT Alpen Food Industry (AFI) dan 469 pekerja yang tergabung dalam Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia (SGBBI) bakal menempuh jalan panjang.

Manajemen Alpen Food Industry (AFI), produsen pabrik es krim Aice, telah mendaftarkan penetapan putusan PHK kepada 469 pekerja itu ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Sidang PHI ini akan dilakukan dalam waktu dekat di Bandung. Perselisihan ini terjadi di pabrik Aice di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat

Simon Audry Siagian, Legal Corporate AFI, menjelaskan alasan pendaftaran ke PHI tersebut dilakukan, karena salah satu serikat pekerja di AFI itu terus mempersoalkan putusan PHK perusahaan pada Februari lalu.

"PHK terhadap 469 pekerja di PT AFI baru-baru ini bukanlah PHK sepihak seperti yang disuarakan serikat pekerja tersebut," ujar Simon dalam acara focus group discussion di kantornya, kemarin (4/7).

Simon memaparkan PHK atas 469 pekerja itu bukanlah PHK sepihak, karena mereka melakukan mogok kerja tidak sah seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No 232 Tahun 2003 akibat tidak memberitahukan rencana mogok kerja 7 hari sebelum mogok dilakukan.

Mogok kerja tersebut juga bukanlah mogok kerja yang pertama, karena manajemen AFI mencatat melakukan mogok kerja selama tiga hari berturut-turut pada 20, 21 dan 23 Desember 2019.

SK Menaker No 232 Tahun 2002 di pasal 6 menyebutkan, mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah seperti dimaksud dalam pasal 3 dikualifikasikan sebagai mangkir kerja.

Dengan mengacu pada aturan tersebut, lanjut dia, pihaknya melakukan pemanggilan semua karyawan yang terlibat mogok kerja sebanyak 2 kali melalui surat ke alamat domisili para pekerja dengan tenggat 7 hari. Namun, pemanggilan untuk bekerja kembali tersebut diabaikan oleh mereka.

Atas dasar itu, perusahaan mengeluarkan kebijakan PHK karena dua kali upaya pemanggilan untuk bekerja kembali tersebut diabaikan. Sehingga perusahaan menyatakan mereka mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam ayat 3 pasal 6 SK Menaker No 232 Tahun 2003.

Baca Selanjutnya: Mogok Kerja karena Tuntutan Upah...

Halaman

(mdk/sya)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami