Ma'ruf Amin: MUI Telah Keluarkan Fatwa Haram Pembakaran Hutan Sejak 2016

UANG | 21 September 2019 17:30 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga Wakil Presiden RI terpilih, Ma'ruf Amin, mendesak penegakan hukum dalam aksi pembakaran hutan dan lahan (karhutla). Dia mengatakan, MUI telah mengeluarkan fatwa haram sejak 2016 lalu. Namun, belum cukup kuat untuk mengantisipasi tindak pembakaran hutan yang hingga kini masih banyak terjadi di kawasan Sumatera dan Kalimantan.

"Tapi ada yang memang tidak cukup melalui fatwa, perlu ada tindakan, perlu ada penindakan hukum, law enforcement. Kalau sifat fatwa itu bimbingan, pedoman, ajakan, arahan, tapi kalau tidak bisa diarahkan ya di-law enforcement, penegakan hukum," tegas dia di Jakarta, Sabtu (21/9).

Adapun fatwa haram MUI tentang pembakaran hutan dan lahan sejak 2016 lalu berdasarkan permintaan mendesak dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dalam fatwa tersebut, ada enam ketentuan hukum terkait pidana karhutla:

1. Melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan dan dampak buruk lain, hukumnya haram.

2. Memfasilitasi, membiarkan, dan atau mengambil keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada angka satu, hukumnya haram.

3. Melakukan pembakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada angka satu, merupakan kejahatan dan pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kerusakan hutan dan lahan yang ditimbulkannya.

4. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya wajib.

5. Pemanfaatan hutan dan lahan pada prinspinya boleh dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Memperoleh hak yang sah untuk pemanfaatan.
b. Mendapatkan izin pemanfaatan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Ditujukan untuk kemaslahatan.
d. Tidak menimbulkan kerusakan dan dampak buruk, termasuk pencemaran lingkungan.

6. Pemanfaatan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud pada angka lima, hukumnya haram.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com

Baca juga:
Warga Pekanbaru Desak MUI Keluarkan Fatwa Haram Membakar Hutan
MPU Aceh Tetapkan Fatwa Haram PUBG, Menkominfo Enggan Berkomentar
Bekraf Harap yang Terbaik Tentang Fatwa Game
Fatwa Haram Golput dari MUI yang Membingungkan
Fatwa MUI Golput Haram, TKN Nilai Berlaku Bagi Orang yang Sengaja Tak Memilih
Soal Fatwa Haram Golput, Ma'ruf Amin Sebut Sudah Lama Dikeluarkan MUI
Bulan Depan, MUI Putuskan Fatwa Haram PUBG

(mdk/bim)