Masalah Penghentian Penyaluran Solar Subsidi oleh AKR Belum Temui Titik Terang
Merdeka.com - Masalah penghentian penyaluran solar subsidi oleh AKR Corporindo belum menemukan titik terang. Sampai saat ini, belum ada keputusan dari Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk penyelesaiannya.
Retail Petroleum AKR, Muliady Jahya mengatakan, sejak 12 Mei 2019 hingga kini, AKR masih menghentikan sementara penyaluran solar subsidinya, sebab terkendala formula harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak sesuai perekonomian.
"Kami sementara berhenti karena terkendala formula, saat ini sudah difasilitasi Kementerian ESDM untuk mencari jalan keluar," kata Muliady, di Jakarta, Kamis (22/8).
Kepala Badan Pengatur Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Fanshurullah Asa mengatakan, pihaknya sudah melimpahkan keputusan penyelesaian penghentian penyaluran solar subsidi oleh AKR ke Ditjen Migas. Saat ini BPH tersebut masih menunggu keputusan instansi tersebut.
"Dari BPH Migas sudah koordinasi dengan Ditjen migas. Kami menunggu jawaban resmi Kementerian ESDM," tuturnya.
Menurut Fanshurullah, ada dua kemungkinan dari keputusan tersebut, pertama mengubah formula harga BBM dan berikutnya adalah pengalihan kuota solar subsidi yang ditugaskan untuk disalurkan AKR ke PT Pertamina (Persero).
Tercatat, dari 234 ribu Kilo liter (Kl) kuota solar subsidi yang penyalurannya ditugaskan ke AKR pada tahun ini, masih tersisa 134 ribu Kl yang belum tersalurkan.
"kalau sudah ada jawaban apakah melanjutkan penyaluran atau sidang komite memutuskan mengalihkan ke Pertamina. Kita tunggu saja perkembanganya kami sudah buat surat resmi ke Ditjen Migas," tandasnya.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Usai Pemilu 2024, Arifin pun mempersilakan penjualan BBM non-subsidi kepada masing-masing badan usaha, mengikuti pergerakan harga minyak dunia.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaSubsidi seharusnya hanya diberikan kepada kelompok afirmasi atau masyarakat tidak mampu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kementerian ESDM mencatat, realisasi subsidi listrik di 2023 mencapai Rp64,02 triliun.
Baca SelengkapnyaPemerintah dan Pertamina telah menandatangani Kontrak Subsidi Energi 2024.
Baca SelengkapnyaDadan mengakui sudah ada perusahaan yang disasar untuk diberikan insentif tersebut.
Baca SelengkapnyaAmran menyebutkan untuk penebusan solar bersubsidi, petani cukup menggunakan tanda tangan kepala desa.
Baca SelengkapnyaArifin mengatakan bahwa sebelum Juni 2024 akan dilakukan pembahasan mengenai perpres tersebut.
Baca SelengkapnyaPemerintah seharusnya mengevaluasi faktor penyebab kegagalan pencapaian target investasi energi terbarukan selama ini.
Baca Selengkapnya