Masyarakat geram pemerintah larang ojek online beroperasi

UANG | 18 Desember 2015 09:21 Reporter : Sri Wiyanti

Merdeka.com - Pemerintah resmi melarang ojek berbasis online beroperasi. Pelarangan tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, tertanggal 9 November 2015.

Namun, pelarangan tersebut mendapatkan penolakan dari para pengguna ojek online. Salah satunya, Dewi (25).

Pegawai swasta ini geram lantaran ojek online dilarang beroperasi. Menurut dia, pemerintah harus membenahi transportasi umum terlebih dahulu sebelum melarang ojek online.

"Kalau mau ngelarang ya perbaiki dulu transportasi di Jakarta, bikin yang lebih baik dari ojek online," kata Dewi kepada merdeka.com di Jakarta, Jumat (18/12).

Dewi menegaskan ojek online merupakan inovasi dan solusi atas kemacetan ibukota. Selain itu, ojek online mempermudah masyarakat yang memiliki mobilitas yang tinggi.

"Kalau mau ngelarang, harusnya mempertimbangkan sisi positif atau negatifnya, sejauh ini lebih banyak positifnya," tegas Dewi.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melarang ojek maupun taksi yang berbasis daring (online) beroperasi karena dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagai angkutan umum.

"Sehubungan dengan maraknya kendaraan bermotor bukan angkutan umum dengan menggunakan aplikasi internet untuk mengangkut orang dan/atau barang, perlu diambil langkah bahwa pengoperasiannya dilarang," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono di Jakarta, Kamis (17/12).

Djoko mengatakan surat tersebut juga ditujukan untuk Korps Lalu Lintas Polri, para kapolda dan gubernur di seluruh Indonesia.

Dia menjelaskan pengoperasian ojek dan uber taksi tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

"Ketentuan angkutan umum adalah harus minimal beroda tiga, berbadan hukum dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum," katanya.

Djoko mengaku pihaknya tidak masalah dengan bisnis start-up (pemula) namun menjadi bermasalah apabila menggunakan angkutan pribadi untuk angkutan umum yang tidak berizin dan tidak memenuhi ketentuan hukum.

"Apapun namanya, pengoperasian sejenis, GO-JEK, Go-Box, Grab Bike, Grab Car, Blue Jek, Lady-Jek, dilarang," tegas Djoko.

(mdk/sau)