Menaker Ida Akui Ada ABK Indonesia Terjebak Perbudakan Modern di Laut

Menaker Ida Akui Ada ABK Indonesia Terjebak Perbudakan Modern di Laut
Menaker Ida Fauziyah. ©2021 Merdeka.com
UANG | 14 April 2021 11:56 Reporter : Siti Nur Azzura

Merdeka.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui adanya anak buah kapal (ABK) Indonesia, khususnya awak kapal perikanan berbendera asing, terjebak situasi perbudakan modern di laut. Dia mengungkapkan, masalah-masalah yang kerap dihadapi para ABK didominiasi penipuan, penahanan gaji, kerja melebihi batas waktu, hingga kekerasan fisik dan seksual.

"Dari waktu ke waktu, awak kapal Indonesia, khususnya awak kapal perikanan, seringkali mengalami berbagai masalah. Mereka terjebak situasi perbudakan modern di laut," katanya dalam webinar 'Mempertanyakan Komitmen Multi-Pihak dalam Melindungi ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing' di Jakarta, dikutip Antara, Rabu (14/4).

Dia mengakui, lantaran banyaknya kasus yang menimpa awak kapal Indonesia di kapal perikanan berbendera asing, perlu ada perbaikan tata kelola penempatan awak kapal.

Upaya perbaikan pun terus dilakukan pemerintah, termasuk melalui penyelesaian aturan turunan dari UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) berupa peraturan pemerintah untuk penempatan dan perlindungan awak kapal niaga maupun perikanan yang bekerja di kapal berbendera asing.

"Prosesnya kita tunggu, (saat ini RPP perlindungan awak kapal) masih diajukan di Setneg (Sekretariat Negara)," ujarnya.

Ida mengatakan sejumlah kasus pelanggaran HAM terhadap awak kapal Indonesia banyak terjadi akibat proses atau tahapan awal di dalam negeri dalam keseluruhan rangkaian proses penempatan ABK.

"Beberapa titik yang menimbulkan masalah adalah dalam proses pemberian izin bagi perusahaan yang akan menempatkan awak kapal, lalu proses rekrutmen, pendataan, proses pelatihan dan sertifikasi dan berikutnya proses pengawasan," katanya.

Menurut Ida, evaluasi dan pembenahan mutlak dilakukan pada tahapan-tahapan tersebut agar dampak masalah yang ditimbulkan saat ABK bekerja di atas kapal bisa ditekan secara signifikan. "Pembenahan ini perlu sinergi kementerian/lembaga guna mewujudkan tata kelola penempatan dan perlindungan awak kapal migran kita dengan lebih baik," tandasnya. (mdk/azz)

Baca juga:
Kejari Brebes Serahkan Dana Restitusi ke 4 Mantan ABK China Long Xing 629
ABK RI Sempat Bernasib Nahas di Kapal, China Komitmen Perbaiki Aturan
KBRI Bantu Pulangkan 13 ABK WNI dari Panama
Viral WNI ABK Kapal China Minta Tolong, Disiksa & Diperlakukan Seperti Budak
15 ABK di Garut Terlantar, BP2MI Desak Kemenhub Cabut Izin Perusahaan Nakal
Setahun Gaji Tak Dibayar, 15 ABK Terlantar di Garut Utang ke Warung buat Makan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami