Mengintip Rekam Perjalanan Pembentukan Super Holding BUMN yang 'Diteriakan' Ahok

Mengintip Rekam Perjalanan Pembentukan Super Holding BUMN yang 'Diteriakan' Ahok
UANG | 16 September 2020 15:49 Reporter : Harwanto Bimo Pratomo

Merdeka.com - Komisaris Utama Pertamina mengusulkan penghapusan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan menggantinya dengan Super Holding BUMN. Super Holding juga merupakan janji kampanye pasangan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat pilpres 2019.

"Saya kira ke depan kita akan membangun holding-holding BUMN baik holding yang berkaitan dengan konstruksi, karya berkaitan dengan migas. Holding berkaitan dengan pertanian, perkebunan, berkaitan dengan perdagangan lainnya. Akan ada holding di atasnya ada super holding," ujar dia saat debat kelima pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta.

Super Holding adalah satu perusahaan yang akan membawahi beberapa holding atau gabungan sejumlah BUMN. Saat ini BUMN di Indonesia jumlahnya mencapai ratusan.

Beberapa holding yang sudah terbentuk seperti holding perkebunan, holding pupuk, holding tambang. Sementara, beberapa holding yang baru akan dibentuk seperti holding farmasi, asuransi, karya, migas (yang akan dipimpin Pertamina), dan masih banyak lagi.

Menteri BUMN di periode pertama Presiden Jokowi, Rini Soemarno, pernah mengatakan jumlah BUMN yang saat ini 143 perusahaan akan disederhanakan dengan dikelompokkan menjadi holding subsektor BUMN. Seperti saat ini, sudah terbentuk salah satunya holding industri pertambangan.

"Ya kementerian BUMN akan hilang. Jadinya nanti ada super holding. Nanti akan seperti Temasek dan Khasanah," kata Rini.

Secara pengawasan, meski Kementerian BUMN akan hilang, namun pemerintah tetap menjadi pemegang saham. Bahkan, pengawasan dan pertanggungjawaban langsung kepada Presiden.

"Jadi nanti kalau super holding juga langsung ke Presiden. Cuma bentuknya itu bukan bentuk seperti birokrasi, bentuknya bukan kementerian. Yang diharapkan bapak Presiden itu kan betul-betul bahwa BUMN dikelola secara profesional. Jadi, yang mengawasi harus orang-orang profesional, bukan orang-orang birokrasi," tambah Rini.

Baca Selanjutnya: Menteri Erick Ubah Konsep Super...

Halaman

(mdk/bim)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami