Mengupas dampak tersembunyi kehadiran GO-JEK & Grab Bike

UANG | 27 Oktober 2015 06:00 Reporter : Saugy Riyandi

Merdeka.com - Layanan ojek online saat ini tengah marak. Kehadirannya menjadi primadona transportasi alternatif masyarakat Jakarta.

Mulai dari GO-JEK, Grab Bike, Blujek hingga LadyJek sudah memiliki pasarnya masing-masing.

Masyarakat pun menerima kehadiran ojek online. Selain ekonomis, ojek online selalu mengedepankan pelayanan para penumpang.

Kemunculan ojek online ini menimbulkan pro dan kontra. Banyak yang mendukung, banyak pula yang menolak karena terusik.

Salah satunya Organisasi Angkutan Daerah (Organda). Organda menilai keberadaan GO-JEK dan Grab Bike ilegal. Lantaran, melanggar Undang-Undang Lalu lintas Angkutan Jalan No. 22 tahun 2009 tentang Angkutan Umum Orang dan Barang.

"Kami tolak, hal ini benar-benar sudah sangat keterlaluan dan memalukan sekali," ujar Ketua DPD Organda DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan.

Menurutnya, dalam aturan tersebut jelas jika jenis moda transportasi seperti Go-Jek, yang melayani angkutan orang dan barang, tidak diperbolehkan.

Mendapat protes dari Organda, CEO GO-JEK, Nadiem Makarim mengatakan GO-JEK bukan merupakan transportasi massal. Nadiem menegaskan GO-JEK hanya perusahaan aplikasi yang membantu para pengemudi ojek untuk meningkatkan kesejahteraannya.

"Kami tegaskan, kami bukan perusahaan transportasi. Tetapi, perusahaan aplikasi," ujar dia di Jakarta, Sabtu (15/8).

Meski ilegal, ojek online malah makin menjamur. Seperti munculnya LadyJek atau TopJek. Walaupun menimbulkan pro dan kontra, kehadiran ojek aplikasi disebut membahayakan.


Bisnis Go-Jek, raup untung dari kemacetan Ibu Kota Jakarta
Berkat teknologi, bisnis Go-Jek melejit
Cerita sopir ojek pendapatannya naik drastis berkat Go-Jek
5 Fakta dibalik 'meledaknya' bisnis antar jemput ojek, Go-Jek

(mdk/bim)