Menhub: Omnibus Law Atur Tiket Pesawat Permudah Industri Penerbangan

Menhub: Omnibus Law Atur Tiket Pesawat Permudah Industri Penerbangan
Konsumsi avtur meningkat. ©2013 Merdeka.com/imam buhori
UANG | 21 Februari 2020 21:31 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Pemerintah berencana memindahkan aturan tarif tiket pesawat kelas ekonomi dan sanksi penerbangan dari Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) ke dalam Peraturan Pemerintah (PP). Hal ini tercantum dalam Pasal 130 Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi dan angkutan udara perintis serta sanksi administratif termasuk prosedur dan tata cara pengenaan sanksi diatur dengan Peraturan Pemerintah," demikian bunyi Pasal 130 RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menilai, kebijakan tersebut bermaksud memberi kemudahan kepada pelaku industri penerbangan nasional.

"Pada dasarnya semua policy kita memberikan kemudahan untuk penerbangan. Kita berikan jumlahnya lebih sedikit, modalnya lebih kecil, supaya semua orang bisa masuk situ," jelas dia usai acara ulang tahun ABUPI di JW Marriot Hotel, Kuningan, Jakarta, Jumat (21/2).

Dengan demikian, terjadi suatu pola persaingan sehat yang pada ujungnya bakal meningkatkan kualitas pelayanan bagi konsumen.

"Sehingga ada suatu namanya persaingan. Kalau ada persaingan, maka pelayanan itu akan tambah baik," sambung dia.

Meski demikian, Menhub menegaskan, pemerintah tetap akan terus memantau pergerakan di industri maskapai, sehingga para pelakunya tetap mementingkan faktor keamanan penerbangan. "Timbul pertanyaan, kalau mudah itu safety enggak? Tetap safety, itu sebagai regulator kita akan kenceng menjaganya," pungkas dia.

Baca Selanjutnya: Lewat Omnibus Law Harga Tiket...

Halaman

(mdk/idr)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami