Menkeu Sri Mulyani: Jangan Berpikir Korupsi Hanya Dilakukan Pejabat

Menkeu Sri Mulyani: Jangan Berpikir Korupsi Hanya Dilakukan Pejabat
Menkeu Sri Mulyani. ©Foto Humas Kemenko Perekonomian
EKONOMI | 8 Desember 2021 11:06 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, korupsi merupakan suatu penyakit yang sangat berbahaya, bahkan dapat merusak kehidupan ekonomi dan demokrasi. Menkeu menegaskan, bahaya korupsi sudah sangat nyata.

"Korupsi akan menurunkan kinerja ekonomi dan tentu akan menurunkan kinerja dari sistem demokrasi atau representasi. Ini adalah suatu penyakit yang ada dan bisa menghinggapi serta menggerus fondasi suatu masyarakat dan negara," kata Menkeu Sri Mulyani, Rabu (8/9).

Menkeu menyimpulkan, korupsi adalah suatu musuh bersama di mana tidak mengenal lokasi, kedudukan, dan profesi. "Jadi jangan pernah berpikir bahwa korupsi itu hanya untuk pejabat atau kelompok institusi tertentu," tegasnya.

Korupsi memiliki dampak yang luar biasa merusak. Korupsi bisa menggerus tingkat kepercayaan.

"Karena masyarakat tidak lagi bisa mempercayai suatu pemerintah yang dianggap sangat korup, sehingga kemudian akan terjadi gejolak politik sosial, menciptakan kesenjangan yang luar biasa, menciptakan kerusakan dalam kehidupan sosial ekonomi," ujarnya.

2 dari 2 halaman

Korupsi Sebabkan Kemiskinan Tak Bisa Hilang

kemiskinan tak bisa hilang

Apabila korupsi merajalela maka yang akan terjadi ialah kesenjangan dan kemiskinan yang terus-menerus.

"Bagaimana negara tidak bisa mengatasi korupsi, meskipun mereka memiliki natural resources maka banyak masyarakatnya yang kelaparan yang tidak bisa mendapatkan pendidikan, bahkan untuk mendapatkan air bersih pun tidak diperoleh," ujar Menkeu Sri Mulyani.

Selain itu, korupsi juga akan menyebabkan ketiadaan kegiatan-kegiatan produktif. Sebab, investor akan berpikir 1000 kali apakah bisa melakukan kegiatan produktif tanpa kemudian menjadi korban dari korupsi yang merajalela.

Menurutnya, karakter atau budaya anti korupsi mutlak diperlukan. Di mana, kita memahami apa yang menjadi hak dan apa yang tidak boleh atau boleh dilakukan.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6

Baca juga:
KPK Dalami Barang Bukti dan Aliran Uang Korupsi DID Tabanan Bali
KPK Lanjutkan Pemeriksaan Dua Tersangka Suap Musi Banyuasin
Daftar 5 Orang Terdakwa Kasus Korupsi Asabri yang Dituntut 10-15 Tahun Penjara
KPK: Penyelidikan Azis Syamsuddin Dalam Suap DAK Lampung Tengah Masih Berjalan
Dukung Panglima TNI, Eks Petinggi OPM Minta 10 Kasus Besar Korupsi Diungkap
Divonis 5 Tahun Penjara, Nurdin Abdullah Tak Ajukan Banding
Kesadaran Pelaporan Gratifikasi Penyelenggara Negara Masih Rendah

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami