Menko Airlangga Segera Serahkan RUU Omnibus Law ke Baleg DPR

UANG | 20 November 2019 19:15 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk Omnibus Law. RUU ini nantinya akan diserahkan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR.

"Kalau Omnibus Law dengan Baleg," kata Menko Airlangga di Jakarta, Rabu (20/11).

Selain itu, pihaknya juga akan mempercepat pembuatan RUU Omnibus Law Perpajakan. Pembahasan untuk Omnibus Law perpajakan akan diselesaikan bersama dengan Komisi XI DPR.

"Pembahasan dengan DPR Komisi XI itu untuk undang-undang omnibus law perpajakan. Jadi ada dua track yang kita lakukan," tandas dia.

1 dari 1 halaman

Jokowi Harap Omnibus Law Disetujui DPR

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap aturan mengenai Omnibus Law atau skema penyatuan sejumlah aturan yang terkait mengenai perizinan usaha dapat segera disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan begitu, segala perizinan usaha dan investasi di Tanah Air diharapkan ke depan makin membaik.

"Kita coba ke DPR. Yang perlambat kecepatan kita bangun negara ini akan kita pangkas. Doakan, disetujui dewan (Omnibus Law)," kata Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu (6/11).

Presiden Jokowi mengatakan sejauh ini para pembantunya di pemerintahan sudah membedah sebanyak 74 Undang-Undang yang nantinya akan direvisi secara bersamaan. Dari 74 aturan tersebut akan dilebur menjadi satu undang-undang saja.

"Kalau kita urus satu, dua, tiga aja tidak dapat. 74 kita kumpulkan kita ajukan dalam omnibus law," kata dia.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, dirinya akan mengadakan rapat perdana dengan kementerian dan lembaga di bawahnya, untuk membahas masalah yang ada. Salah membahas soal pembuatan omnibus law.

"Nanti hari kamis kita akan rapat dulu dengan Menkum HAM. Kita akan bicarakan omnibus law itu, kan harus diklasifikasi juga di bidang apa," kata dia. (mdk/idr)

Baca juga:
Jokowi Bertemu Delegasi Jepang, Bahas Proyek Gas Masela
Airlangga Sebut Surplus Neraca Perdagangan Oktober 2019 Melebihi Ekspektasi
Mahfud MD: Investasi Macet Karena Banyak Aturan, Omnibus Law Solusinya
Mahfud MD Sebut Banyak Anggota DPR Tak Paham Omnibus Law
Akibat Aturan Tumpang Tindih, Investasi Rp1.737,31 Triliun Terhambat Masuk RI
Investasi Asing Rp700 Triliun Masuk Indonesia Terkendala Perizinan