Menko Luhut Akui Sistem Birokrasi Indonesia Paling Panjang se-ASEAN

UANG | 11 September 2019 19:26 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mempercepat pembahasan upaya reformasi ekosistem investasi untuk mempermudah penanaman modal asing di Indonesia. Bahkan, Jokowi merencanakan 2 hari sekali akan melakukan rapat khusus menyelesaikan persoalan tersebut.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, keseriusan presiden dalam persoalan birokrasi perizinan investasi tersebut tak main-main. Menurut dia, untuk memotong semua birokrasi yang dianggap menyusahkan memang perlu didiskusikan secara terus menerus.

"Jadi sekarang mau memotong semua birokrasi birokrasi tidak perlu. Karena tadi setelah dibuat pembanding di negara-negara ASEAN kita itu sangat panjang birokrasinya kita tidak jadi kompetitif karena yang lain membuat peraturan-peraturan untuk investasi jauh lebih sederhana dari kita," kata Luhut saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Rabu (11/9).

Menko Luhut menekankan, pemerintah serius menyelesaikan beberapa proses perizinan yang dianggap berbelit. Bahkan diakuinya, seluruh sektor di lingkungan kementerian lembaga masih dianggap menyulitkan dalam hal perizinan.

"Dalam satu bulan ini harus sudah selesai tim mengerjakannya nanti setelah pelantikan presiden akan disampaikan," jelas dia.

Sebelumnya, dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jokowi mengaku kerap menerima keluhan para investor yang menghadapi kendala karena regulasi, maupun perizinan untuk investasi secara prosedural terlalu berbelit.

Presiden juga mengatakan adanya diskresi aturan yang diterapkan oleh kementerian sehingga menyulitkan investor.

Jokowi menegaskan reformasi ekosistem investasi mulai dari sisi regulasi, kemudahan perizinan, insentif perpajakan, pertanahan, ketenagakerjaan, hingga keamanan sehingga menarik investasi langsung dapat menjadi kunci menghadapi penurunan pertumbuhan ekonomi global.

Baca juga:
Peneliti Temukan 3 Hambatan Pelaksanaan Online Single Submission
KKP Nilai Masalah Perizinan Kelautan Kerap Timbulkan Konflik
Menteri Susi Klaim Proses Perizinan di Kementeriannya Tak Lagi Dikeluhkan Pengusaha
Polisi Segel Pabrik Makanan Ringan Tanpa Izin Beromzet Miliaran
Alwi Shihab: Bupati Sudah Seperti Raja, Ketemu Saja Susah Apalagi Urus Izin
Pemerintah Janji Pangkas Perizinan Cegah Pertumbuhan Ekonomi Turun di Bawah 5 Persen

(mdk/idr)