Menko Luhut Ingin Semua Pengelolaan Bangunan Bersejarah di Bawah Kemendikbud

Menko Luhut Ingin Semua Pengelolaan Bangunan Bersejarah di Bawah Kemendikbud
Luhut Panjaitan. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko
UANG | 14 Februari 2021 18:00 Reporter : Anisyah Al Faqir

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan meminta pengelolaan bangunan bersejarah berada di bawah kendali Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sebab, saat ini pengelolaannya masih dilakukan berbagai pihak.

"Kemarin saya bertelepon dengan Mendikbud supaya semua tempat-tempat yang heritage seperti ini itu di bawah Kemendikbud, supaya semua terpusat," kata Luhut dalam video di akun instagram @luhut.pandjaitan, Jakarta, Minggu (14/2).

Luhut menjelaskan, saat ini pengelolaan tempat bersejarah masih dikelola banyak instansi pemerintah. Mulai dari pemerintah daerah, Kemendikbud, Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Ke depan, dia ingin pengelolaan tempat bersejarah ini dikelola kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim.

"Nah jadi dibuatlah semua terintegrasi di sini (Kemendikbud), sehingga sangat cantik," kata dia.

Selama kunjungannya ke kawasan Danau Toba, Luhut mengaku sempat mengunjungi Pesanggrahan Soekarno di Parapat. Sebuah rumah yang pernah menjadi tempat pengasingan Presiden Pertama Indonesia.

Bangunan heritage tersebut menjadi salah satu daya tarik wisata sejarah Indonesia. Hanya perlu perbaikan sedikit agar bangunan lama tersebut bisa banyak dikunjungi wisatawan.

"Tadi saya juga melihat di sini ternyata Bung Karno menyiapkan daerah dan rumah itu sangat bagus. Itu nanti tinggal dirapikan lagi dan Pak Mendikbud juga setuju," kata dia mengakhiri. (mdk/idr)

Baca juga:
Luhut Sebut 215 Hektare Lahan Food Estate di Sumatera Utara Telah Ditanami
Menko Luhut Janji Tak akan Babat Hutan untuk Food Estate di Sumatera Utara
Gandeng Organisasi Asing, Luhut Bangun Toilet Berstandar Internasional di Danau Toba
Ada Jalan Tol, Waktu Tempuh Parapat ke Kualanamu Jadi 1,5 Jam
Demokrat Jelaskan Perbedaan Ngopi-ngopinya Moeldoko dan Luhut
Ridwan Kamil Tanggapi Menko Luhut: 2 Juta Kasus yang Disampaikan Belum Tentu Positif

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami