Menperin Airlangga Buka-bukaan Untung Aturan Penguasaan 100 Persen Asing di Industri

UANG | 19 November 2018 13:39 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, menyatakan investasi di sektor industri menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Di samping itu, pemerintah pun juga tengah berupaya meningkatkan nilai investasi baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA).

"Dampak yang paling penting dari penambahan investasi adalah pembukaan lapangan kerja baru. Untuk itu, pemerintah memacu investasi industri lebih masif," kata Menteri Airlangga melalui keterangan resminya di Jakarta, Senin (19/11).

Menteri Airlangga menambahkan salah satu instrumen yang digulirkan pemerintah untuk mengatur investasi adalah menetapkan Daftar Negatif Investasi (DNI). Hal ini memuat sektor usaha mana saja yang tertutup sepenuhnya bagi investasi dan sektor usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu.

"DNI harus mencerminkan keseimbangan antara tujuan pembangunan ekonomi dan kepentingan nasional, sehingga DNI harus bersifat dinamis atau selalu mengikuti perkembangan dan kondisi ekonomi nasional serta mempertimbangkan kondisi bisnis dari sektor usaha," paparnya.

Beberapa hari lalu, seperti diketahui pemerintah telah mengumumkan kebijakan relaksasi DNI yang merevisi Perpres No. 44 Tahun 2016 sebagai bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Relaksasi DNI ini dimaksudkan untuk mendorong penanaman modal dalam negeri maupun asing untuk berinvestasi, sehingga kebijakan tersebut lebih ke arah promotif.

"Selain itu, Paket Kebijakan Ekonomi XVI juga dapat memperluas peluang kemitraan dengan UMKM dan koperasi agar skala usahanya lebih besar," imbuhnya.

Di sektor manufaktur, kata Menteri Airlangga beberapa bidang usaha yang dibuka untuk investasi adalah industri pencetakan kain dan industri rajut, industri crumb rubber, industri kopra, kecap, pengolahan susu, susu kental manis, industri barang dari kayu, industri minyak atsiri, serta industri paku, mur dan baut.

Menperin menegaskan, usulan relaksasi dilakukan dengan alasan yang kuat. Contohnya, penghapusan bidang usaha industri pengolahan crumb rubber dari regulasi DNI. Hal ini dilakukan karena selama tahun 2012-2016 penambahan industri tersebut hanya bertambah satu unit saja, dari 201 perusahaan menjadi 202 perusahaan.

"Jadi, relaksaasi DNI ini terbuka untuk PMA dan PMDN, kemudian ada yang khusus untuk UMKM dan ada juga yang asing dibatasi. Yang dibuka karena tidak ada investasi dalam tiga tahun terakhir atau investasi tidak signifikan," terangnya.

Menteri Airlangga mencatat, investasi di sektor industri manufaktur selama empat tahun belakangan ini tumbuh signifikan. Pada 2014 tercatat sebesar Rp 195,74 triliun, naik mencapai Rp 274,09 triliun di 2017. Sementara, semester I tahun 2018, investasi manufaktur sudah menembus Rp 121,56 triliun dengan total jumlah tenaga kerja saat ini sebanyak 17,92 juta orang.

Menurut Menteri Airlangga, efek investasi juga bisa mendapat pengalaman praktik terbaik dari negara lain yang menanamkan modalnya di Indonesia. "Jadi, kita akan mendapat manfaat dari transfer teknologi, peningkatan pengetahuan dan keahlian tenaga kerja, serta perluasan jaringan usaha," imbuhnya.

Menteri Airlangga mengatakan, selama ini, dalam rangka meningkatkan investasi, pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan seperti pemberian fasililas insentif berupa tax allowance, tax holiday, dan bea masuk ditanggung pemerintah. Selain itu penerapan Online Single Submission (OSS).

"Berbagai kebijakan strategis tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemudahan dan kenyamanan investor serta menciptakan lingkungan usaha yang kondusif di dalam negeri," ujarnya.

Baca juga:
28 Bidang Usaha Ini Dipastikan Bisa Dikuasai Asing 100 Persen
Jokowi Ingin Kepulauan Solomon Buka Pintu bagi Investor RI
Sri Mulyani: Sejak Tax Holiday Diterapkan, Investasi Masuk Rp 160 Triliun
Per 9 November 2018, Dana Himpunan Pasar Modal Capai Rp 154,09 Triliun
Ini Sektor Anyar yang Dihapus Dari Daftar Negatif Investasi, Berlaku Pekan Depan
Pemerintah Tambah Paket Kebijakan XVI, Salah Satunya Perluasan Aturan Tax Holiday
BI Sebut Ekonomi Indonesia Masih Ditopang Pembangunan Infrastruktur

(mdk/bim)