Mensos Juliari Tak Yakin Pemberian Bansos Bisa Buat Warga DKI Tak Mudik

Mensos Juliari Tak Yakin Pemberian Bansos Bisa Buat Warga DKI Tak Mudik
UANG | 2 April 2020 15:12 Reporter : Sulaeman

Merdeka.com - Menteri Sosial, Juliari Batubara, mengakui rencana pemberian program bantuan sosial (bansos) bagi warga ibu kota Jakarta tidak efektif mencegah warganya mudik pada Lebaran 2020. Dia berjanji secepatnya akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menemukan solusi yang efektif.

"Memang tidak mudah dan tidak bisa dijamin. Namun kami belum ketemu penerapan di lapangan, tapi program khusus (bansos) ini kami berharap penerimanya tidak mudik," kata Menteri Juliari saat menggelar rapat daring bersama Menko Luhut dan Menko Airlangga, Kamis (2/4).

Kementerian sosial selaku penyelenggara program bansos khusus warga Jakarta hingga saat ini belum menemukan formula jitu terkait teknis penerapan aturan di lapangan.

Menurut dia, Presiden Jokowi meminta agar bansos khusus warga DKI dapat terealisasi dalam dua pekan ini. Nantinya, bantuan ini akan dikhususkan bagi pekerja informal yang paling terkena dampak dari pandemi virus corona (Covid-19).

"Bapak Presiden juga tadi meminta kepada kami dalam dua minggu bisa merealisasikan bantuan di DKI. Mengenai besaran dan mekanisme kami akan berkoordinasi dengan Menko Perekonomian, Mendagri, Menkeu, dan Menko Kemaritiman," jelasnya.

1 dari 1 halaman

Pemerintah Tak Larang Mudik, Namun Warga DKI yang Tak Mudik Bakal Dapat Insentif

larang mudik namun warga dki yang tak mudik bakal dapat insentif

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Ridwan Djamaluddin, mengatakan pemerintah tak jadi melarang masyarakat untuk mudik Lebaran 2020. Namun demikian, nantinya akan ada sejumlah protokol kesehatan yang harus dilakukan untuk menekan penyebaran Virus Corona.

"Pemerintah tidak akan melarang mudik tapi mengendalikan agar pemudik tidak membawa penularan penyakit ke daerah masing-masing. Arahnya tidak secara keras melarang, tapi akan mengendalikan kalaupun orang pulang kampung mereka tidak membahayakan masyarakat di kampungnya," ujar Ridwan di Jakarta, Kamis (2/4).

Ridwan mengatakan, pemerintah akan memastikan masyarakat yang akan mudik dalam keadaan terbebas dari Covid-19. Selain itu, pemerintah juga akan mengatur agar transportasi yang digunakan untuk mudik tidak terlalu padat.

"Cara yang lain adalah memastikan mereka yang pulang itu sudah dalam keadaan bersih sedang diupayakan. Kemudian dalam tatanan implementasi prinsip jaga jarak secara disiplin. Misalnya akan dikendalikan bus atau kereta jangan sesak, jalanan juga lancar supaya tidak terjadi penumpukan. Ini akan masih dibahas detailnya," paparnya.

Sementara itu, pemerintah akan memberikan insentif bagi masyarakat yang tidak melakukan mudik atau tetap tinggal di Jakarta. Pemberian bantuan tersebut hingga kini masih terus dimatangkan.

"Pemerintah sudah menyiapkan skema-skema pengamanan sosial sudah banyak dibicarakan oleh Mensos. Intinya sudah disiapkan insentif bagi orang-orang yang akan tinggal di Jakarta berupa kebutuhan atau bahan pokok dan beberapa kebutuhan lainnya," tandasnya.

(mdk/bim)

Baca juga:
Mudik 2020, Pemerintah Kaji Pembatasan Penumpang di Kendaraan Umum
Luhut: Kalau Anda Mudik Pasti Bawa Penyakit, di Daerah Bisa Meninggal
Pemerintah Tak Jadi Larang Mudik 2020
Jubir Presiden: Tidak Ada Larangan Resmi Mudik, Tapi Pemudik Wajib Isolasi 14 Hari
Jokowi Akan Ganti Hari Libur Lebaran 2020 dan Beri Fasilitas Arus Mudik
Jokowi Minta Menteri Buat Skenario Utuh Arus Mudik Saat Pandemi Corona
Wapres Ma'ruf Minta Warga Tidak Mudik Karena Berisiko Memperluas Virus Corona

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Agama Sejatinya Tidak Menyulitkan Umatnya - MERDEKA BICARA with Menteri Agama Fachrul Razi

5