Menteri Arifin Kembali Lirik Penerapan Skema Cost Recovery Kontrak Migas

UANG | 1 Desember 2019 10:35 Reporter : Siti Nur Azzura

Merdeka.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif kembali mempertimbangkan hadirnya kontrak bagi hasil penggantian biaya operasi (Cost Recovery) bagi wilayah kerja baru dan terminasi. Skema tersebut akan menjadi opsi bersama sistem fiskal Gross Split bagi para investor migas.

Dia mengatakan, perlu adanya evaluasi terhadap pola bisnis serta investasi di sektor migas. Evaluasi ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk segera memetakan regulasi yang menghambat laju investasi.

"Kami melakukan dialog dengan para investor di bidang migas. Kami tanyakan, mana yang prefer, ada dua (Gross Split dan Cost Recovery)," kata Arifin dikutip laman resmi ESDM, Minggu (1/12).

Dia menjelaskan, skema Gross Split menjanjikan. Pemerintah sendiri mewajibkan perusahaan migas menerapkan skema Gross Split di wilayah kerja baru dan terminasi sejak 1 Januari 2017.

Hingga saat ini, sudah ada 45 WK migas yang menggunakan skema tersebut, yakni 17 WK hasil lelang, 23 WK terminasi dan 5 WK amandemen. Dari jumlah tersebut, Pemerintah memperoleh dana eksplorasi sebesar USD2,71 miliar atau sekitar Rp40,7 triliun. Sementara untuk bonus tanda tangan sebesar USD1,19 miliar atau sekitar Rp17,8 miliar.

1 dari 2 halaman

Kriteria Masing-Masing

Meski demikian, kedua skema fiskal tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada investor yang lebih memilih skema kontrak Cost Recovery untuk lapangan yang terletak di daerah sulit dan berisiko tinggi karena skema tersebut dinilai lebih rasional.

"Semakin risk dan daerah remote, mereka pilih PSC (Cost Recovery). Komponen PSC itu bisa reasonable. Itu kami sudah pengalaman PSC. Meski PSC juga ada satu keluhan, tiap tahun perlu di-review dan prosesnya lama," imbuhnya.

Sebaliknya, Gross Split dianggap lebih cocok untuk wilayah kerja eksisting karena memiliki tingkat kepastian bisnis yang lebih tinggi. Dengan demikian, pemerintah tengah mengkaji kedua penawaran ini lantaran banyaknya masukan dari para pelaku bisnis agar memperbaiki regulasi mengenai skema perhitungan bagi hasil yang terbuka.

"Jadi ke depan kita lakukan perbaikan dan kami terbuka dengan investor. Kita sedang membahas revisi Permen ESDM," tandasnya.

2 dari 2 halaman

Pertahankan Skema Bagi Hasil Gross Split

Arifin mengatakan, pihaknya akan tetap mempertahankan penerapan bagi hasil migas yang digagas Arcandra Tahar tersebut, namun tetap membuka kesempatan investor memberikan masukan terhadap bagi hasil migas yang diinginkan.

"Kita pada intinya akan mempertahankan Gross Split tapi tidak mengesampingkan atau mengabaikan pesan investor," tuturnya.

Terkait dengan produksi migas, sebelumnya Arifin mengungkapkan, produksi minyak dalam negeri dari sumur yang sudah operasi harus dioptimalkan, untuk menekan impor Bahan Bakar Minyak (BBM), sehingga bahan baku untuk memproduksi BBM tersedia dari dalam negeri.

Dia melanjutkan, selain mengandalkan produksi minyak dari sumur yang sudah ada, untuk menggenjot produksi minyak dalam negeri juga akan mengoptimalkan pencarian minyak dari sumur baru. "Sama untuk mempercepat pengusahaan wilayah kerja migas baru," tandasnya. (mdk/azz)

Baca juga:
Purnomo Yusgiantoro: Pemda Buat RUED untuk Jamin Ketahanan Energi Nasional
Presiden Jokowi Janji Tuntaskan Defisit Transaksi Berjalan dalam 4 Tahun
Menteri ESDM Bakal Setop Pasokan Gas Melalui Pipa ke Singapura
Pertamina Minta Emil Permudah Izin Proyek Pengembangan Kilang Minyak
Produksi Minyak RI Ditargetkan Capai 1 Juta Barel per Hari di 2030
Bos Pertamina: Banyak Perusahaan Minat Jadi Calon Mitra Blok Mahakam

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.