Menteri Basuki tinjau pembangunan rumah bantuan di Lombok

UANG | 17 Oktober 2018 20:39 Reporter : Anggun P. Situmorang

Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan rumah bantuan pemerintah untuk masyarakat yang terkena dampak gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Seperti diketahui, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp 50 juta bagi masyarakat yang rumahnya rusak parah saat gempa beberapa waktu lalu. Menurutnya, dana sebesar Rp 50 juta merupakan dana milik masyarakat.

Sehingga nantinya, apabila terdapat sisa dana hasil pembangunan maka dapat digunakan untuk keperluan lain. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada pemilik dana, dengan catatan sudah membangun rumah.

"Uang yang diberikan bantuan kepada beliau benar-benar dibikin rumah, bukan untuk yang lain. Kecuali kalau nanti ada sisanya masih bisa dipakai yang lain, karena itu sudah diberikan kepada beliau," ujar Basuki saat meninjau pembangunan rumah bantuan di Bertais, Lombok, Rabu (17/10).

Menteri Basuki menjelaskan, pemerintah terus mempercepat pencairan dana bantuan agar masyarakat segera membangun rumah layak huni. Di Bertais sendiri, tengah dilakukan pembangunan 11 rumah tahan gempa yang menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA).

"Menurut beliau di sini, ketua Pokmas Pak Mandraguna ada 11 RISHA yang mau dibuat. Jadi warganya 11 yang ingin membuat RISHA tapi ada juga yang bikin konvensional, yang RISHA ini yang seperti ini (tahan gempa). Target kita kalau panelnya lancar 1 bulan ini kita sudah harus tuntas semuanya," jelasnya.

Terkait keluhan beberapa masyarakat yang mengatakan tidak memperoleh bantuan pemerintah, Menteri Basuki mengatakan, pemerintah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah kabupaten telah melakukan kajian dengan seksama. Dari 72.000 rumah yang dilaporkan rusak berat, hanya 71.000 yang masuk kategori rusak berat.

"Ini contohnya ya, rusak berat oleh BNPB. Dibilang 72.000 setelah diverifikasi dengan kabupaten menjadi 71.000, nanti kadang-kadang ini kan dari segi administrasi ada namanya double, alamat nya double sehingga menjadi berkurang. Ini namanya verifikasi, kadang walaupun sudah di kabupaten dilapangan di cek oleh pokmas ternyata tidak rusak berat hanya rusak ringan, ada di lapangan begitu," tandasnya.

Baca juga:
Alasan proyek kereta Sulsel dan Bandara Labuan Bajo laku di pertemuan IMF-World Bank
PUPR dorong pemakaian baja lokal dalam pembangunan infrastruktur
PUPR minta dukungan TNI kerjakan trans Mentawai
Bertemu Luhut, Pemda Sumbar usulkan tambahan proyek infrastruktur di 2019
Pemerintah bangun 1.200 hunian sementara tampung korban gempa Sulteng

(mdk/azz)